Suara.com - Media televisi masih menjadi rujukan utama publik ketika bingung diterpa kabar-kabar bohong alias hoaks di internet, demikian diklaim Dirjen Pos dan Penyelenggaran Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli.
Berbicara dalam rapat pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2018 di Jakarta, Senin (26/11/2018, Ahmad mengatakan bahwa televisi adalah media yang paling dipercaya publik saat ini.
"Televisi mendapatkan kepercayaan publik sebanyak 60 persen. Ketika orang dihadapkan dengan informasi percaya atau tidak percaya, mereka akan merujuk pada pemberintaan televisi," jelas Ahmad.
Karenanya ia berharap KPI bisa menjalankan tugasnya dengan baik, terutama di masa-masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019, agar televisi nasional menghasilkan konten yang jauh dari hoaks dan bisa diperacaya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa di saat yang sama jumlah penikmat media konvensional termasuk televisi juga semakin ditinggalkan oleh publik, khususnya kelompok remaja dan anak muda yang beralih ke media online.
"Kaum milenial kita ini 13 sampai 24 tahun dengan jumlah 90 juta orang. Youtube itu dirujuk sebagai sumber video itu sebanyak 85 persen. Jadi orang lebih cenderung nonton Youtube dari pada nonton televisi," imbuh Ahmad.
Di saat yang sama, Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatan pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin mengawal masa kampanye. Namun untuk mengawal pesta demokrasi agar tidak melanggar Undang Undang penyiaran dan Undang Undang pemilu bukan kerja KPI semata.
"Namun kami yakin dengan bersama sama, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers (pengawasan) bisa dilaksanakan dengan baik. Izinkan kami untuk menjadi muazin untuk menyampaikan kebaikan pada masyarakat Indonesia," ucap Darwis.
