Kena Sanksi di AS, Dua Politikus Siap Investigasi ZTE

Suara.com - Dua politikus di Amerika Serikat, Senator Chris Van Hollen (D-MD) dan Marco Rubio (R-FL), siap mengirim surat ke Gedung Putih yang isinya meminta agar sekretaris negara, bendahara dan perdagangan AS menyelidiki ZTE.

Para senator ingin tahu apakah perusahaan berbasis di Cina, yang merupakan pemasok smartphone terbesar keempat di AS, secara ilegal bekerja dengan individu yang terkena sanksi pemerintah, menggunakan komponen dan komponen AS secara ilegal. Bahkan, diduga membantu pemerintah Venezuela membangun basis data yang melacak warga negara dan melanggar hak-hak mereka.

Para politikus itu khawatir bahwa ZTE menggunakan komponen Dell untuk database. Sebuah dokumen yang dikutip Phonearena dari Reuters mengungkapkan bahwa unit penyimpanan Dell digunakan dalam peralatan yang dipasang oleh ZTE untuk badan telekomunikasi milik negara Venezuela, Cantv.

Dell menyanggah tuduhan tersebut dan mengaku tidak memiliki catatan penjualan seperti itu, dan departemen AS, Perdagangan dan Departemen Keuangan belum berkomentar dalam hal ini.

Van Hollen dan Rubio menginginkan penyelidikan untuk menentukan apakah ZTE melanggar kontrol ekspor AS, sehubungan dengan pemasangan unit penyimpanan data yang dibuat oleh Dell. Mereka juga ingin pemerintah memutuskan apakah kerja ZTE dalam membantu Venezuela membuat database melanggar persyaratan kesepakatan yang dibuat dengan Departemen Perdagangan AS.

Sebagai informasi, pada bulan April lalu, Departemen Perdagangan AS memberlakukan larangan ekspor pada perusahaan karena gagal mematuhi hukuman yang ditetapkan oleh AS. Pasalnya, ZTE diduga menjual barang dan layanan secara ilegal ke Korea Utara dan Iran.

Transaksi tersebut melanggar sanksi yang ditempatkan pada kedua negara tersebut sebelumnya oleh AS.

Larangan ekspor melumpuhkan ZTE karena mencegah perusahaan mendapatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun smartphone dan produk lainnya. Meskipun status perusahaan di Capitol Hill sebagai ancaman terhadap Keamanan Nasional, dan pidato kampanye Presiden Donald Trump yang menyerang orang-orang Cina karena mengambil pekerjaan AS, membuat kesepakatan dengan ZTE karena terlalu banyak pekerjaan di Cina telah hilang karena larangan ekspor.

Akhirnya, kesepakatan tercapai. ZTE mengubah dewan direksi, memecat, dan mengganti eksekutifnya, dan membayar denda 1 miliar dolar AS. Selain itu, pemerintah AS meminta agar ZTE menempatkan 400.000 dolar AS dalam escrow (suatu perjanjian legal di mana sebuah barang (umumnya berupa uang, namun bisa juga benda apapun lainnya) disimpan seorang pihak ketiga (yang dinamakan agen escrow) sementara menunggu isi kontrak dipenuhi), selama sepuluh tahun untuk menutupi pelanggaran di masa mendatang. [Phonearena/Reuters]