DPR Pastikan RUU Keamanan Siber Rampung Tahun Ini

Liberty Jemadu
DPR Pastikan RUU Keamanan Siber Rampung Tahun Ini
Kanan ke kiri: Pakar hukum telematika Edmon Makarim, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Wakil Ketua BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun saat diskusi publik RUU Keamanan Siber, di Jakarta, Senin (12/8/2019). [Antara/Zuhdiar Laeis]

Seluruh fraksi di DPR sudah menyetujui RUU Keamanan Siber.

Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, memastikan penyusunan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber segera dirampungkan pada akhir September.

"RUU Siber ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 dan akan kita selesaikan di akhir September," kata Bambang di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Hal tersebut disampaikannya saat diskusi publik dan simposium RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bamsoet, sapaan akrab politikus Partai Golkar itu optimistis RUU Siber dapat diselesaikan segera karena seluruh fraksi di DPR sudah menyetujuinya.

"Daftar isian masalahnya sudah ada. Berbagai masukan dan kerangka berpikir dari akademisi dan para stakeholder lain juga sudah ada. Tinggal pembahasan," katanya.

Dari legislatif, kata dia, DPR sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama BSSN untuk mempersiapkan penyusunan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Artinya, kata dia, tinggal menunggu penyelesaian pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan.

Yang jelas, Bamsoet memastikan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber harus mencakup lima faktor, pengamanan data, pengamanan aplikasi, endpoint security, pengamanan jaringan, dan perimeter security.

Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian berharap pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber segera rampung sehingga bisa menjadi UU.

Saat ini, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang diinsiasi DPR telah diserahkan kepada pemerintah dan akan banyak mendapatkan masukan-masukan terbuka.

"Dalam proses ini, nanti masukan terbuka di eksekutif, dalam pemerintahan. Sedang berjalan ini. Kemudian, nanti dikembalikan ke DPR karena ini kan inisiatif DPR," kata Hinsa. [Antara]

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS