Suara.com - Oleh: Wayan Suparta, PhD
Dua minggu setelah waktu pemungutan suara dalam pemilu 2019, pasangan Capres no. 01 yang juga presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi melontarkan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Kini setelah presiden terpilih telah ditetapkan oleh KPU dan diperkuat dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2019, ibu kota negara dipastikan akan dipindahkan ke Kalimantan.
Namun yang masih tersisa di benak publik adalah pertama, apakah ibu kota Indonesia akan berganti nama. Kedua, apakah pembangunan ibu kota baru ini hanya sebagai pusat pemerintahan?
Jika menilik negara jiran seperti Malaysia, Kuala Lumpur tetap menjadi ibu kota sekaligus pusat ekonomi negara, sementara Putrajaya menjadi pusat administrasi pemerintahan yang hampir lepas dari hiruk pikuk bisnis.
Indonesia hendak mengadopsi yang mana? Di balik wacana dan usaha memindahkan ibu kota tersebut, Indonesia melalui Bappenas telah mempunyai Visi 2045 yaitu menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima di dunia. Apakah pasca pembangunan ibu kota ini telah mempertimbangkan megatrends 2030 - 2050?
Megatrends adalah sumber kekuatan utama yang bersifat global, berkelanjutan dan berkekuatan ekonomi makro yang berdampak pada sistem sosial dan lanskap ekonomi dunia. Perubahan ini bersifat radikal, masif, terstruktur, dan tidak dapat dibendung, berimplikasi pada sumber daya dimulai dengan kelangkaan sumber pangan, air, dan energi, urbanisasi yang masif, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah dunia.
Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan atau pemangku kepentingan harus secara berhati-hati dalam merespon, mendiagnosa, menganalisis, mendesain strategi masa depan dan proses perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan agar perubahan ini berdampak positif dan berkelanjutan.
Berdasarkan laporan dari Global PricewaterhouseCoopers (PwC) (2016), perusahaan ini mengidentifikasi lima megatrends global dalam dua dekade mendatang yaitu urbanisasi yang cepat, perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, geopolitik, demografi dan perubahan sosial, dan terobosan teknologi.
Sementara Roland Berger (2017) memproyeksikan tujuh megatrends menjelang 2030 dengan dua tambahan baru dari PwC yaitu globalisasi dan pasar masa depan, dan keberlanjutan dan tanggung jawab global. Dari lima dan tujuh megatrends ini, Pusat Kolaborasi Kimia Berkelanjutan Internasional (ISC3) PBB (2018) juga merumuskan enam megatrends yang intinya hampir sama. Dalam menganalisa megatrends ini, mereka didukung oleh data yang dapat diverifikasi.
Misalnya urbanisasi, populasi perkotaan dunia diperkirakan meningkat dari 50% menjadi 72%, sementara 7 dari 10 kota terbesar di Asia meningkat populasinya menjadi 63% dari total populasi pada 2050.
Urbanisasi ini berimplikasi pada kelangkaan lahan, harga tanah yang mahal, dan merosotnya minat masyarakat bertransmigrasi swakarsa. Kelangkaan lahan juga dipicu dengan tumbuhnya kota-kota satelit. Proyek besar akan diperlukan untuk membangun infrastruktur kota, mendukung arus perdagangan baru (bandara, pelabuhan laut, dan koneksi cerdas antar kota atau desa).
Boom konstruksi (perumahan dan infrastruktur) bakal terjadi pertumbuhan sebesar 85% pada tahun 2030 di mana rumah-rumah tradisional berganti menjadi apartemen bertingkat bahkan pembangunan usaha, transportasi, atau tempat tinggal di bawah tanah juga diprediksi semakin meningkat.
Transportasi atau shopping mall di bawah laut bagi negara maritim atau negara dengan luas wilayah terbatas juga menjadi sebuah keniscayaan.
Megatrends dalam perubahan iklim dan persaingan sumber daya memprediksi terjadi kelangkaan makanan dan energi, pendanaan, ekonomi hijau, dampak perubahan iklim dan polusi (udara, air, tanah). Kenaikan permukaan air laut memicu ancaman urbanisasi aglomerasi, ketegangan politik, ekonomi, agama, demografi, dan etnis.
Fenomena banjir dan kejadian bencana alam yang tidak terprediksi akan memberi tekanan tambahan pada mata rantai pasokan dan pelambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dampak finansial dari perubahan iklim bagi negara-negara berkembang adalah tinggi di mana Eropa Timur dan Asia menghadapi suatu biaya PDB rata-rata sekitar 0,1-0,14% hingga 2050.
TERPOPULER
