Dorong Ekspansi Tahun Depan, Ini Perkembangan 4G di Indonesia

Suara.com - Jaringan 4G masih belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Menurut sumber data dari BPN 2015, BIG 2016, dan Data Site and Coverage Operator Seluler kuartal ketiga 2019, jumlah kelurahan atau desa di Indonesia yang telah terjangkau sinyal 4G saat ini sebanyak 70.670 desa.

Dengan total 83.218 desa yang ada di Indonesia, maka jumlah kelurahan atau desa yang belum terjangkau sinyal 4G sebanyak 12.548 desa.

Hal ini menjadi fokus pemerintah untuk memperluas jaringan 4G di tahun 2021 sehingga bisa menjangkau seluruh desa di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Presiden Jokowi pun telah mendeklarasi lima langkah percepatan untuk transformasi digital.

"Langkah-langkah tersebut mencakup percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, dan menyiapkan skema pendanaan dan pembiayaan," ucap Prof. Ramli dalam acara virtual Digital Telco Outlook 2021, Selasa (15/12/2020).

Sementara itu, Telkomsel membeberkan hambatan penyetaraan 4G di Indonesia. Salah satunya, lebih dari 3.000 desa-desa yang belum terjangkau tersebar di lokasi yang sulit, dengan kondisi jauh dari perkotaan sehingga akses darat membutuhkan lebih dari tiga jam perjalanan, desa yang berada di area pegunungan dan sungai sehingga hanya bisa dijangkau dengan kendaraan tertentu, hingga pulau terpencil.

Di sisi lain, medan yang berbukit dan pepohonan rimbun serta mata pencaharian yang didominasi oleh petani, peternak, nelayan, dan pengrajin membuat pembelian telekomunikasi dan penetrasi smartphone rendah.

Menurut Hendri Mulya Syam, Direktur Network Telkomsel, hal yang dibutuhkan saat ini adalah akses ke layanan telekomunikasi untuk kehidupan sosial.

Rencananya, orang-orang di desa tersebut membutuhkan informasi pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan modern serta akses ke pasar yang lebih besar untuk produk industri.

Hal ini juga akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk koordinasi pelaksanaan dan pelaporan program di masa depan.