Komisi I: Otoritas Pelindungan Data Pribadi Cenderung Dikuasai Kominfo

Liberty Jemadu

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 06:05 WIB
Komisi I: Otoritas Pelindungan Data Pribadi Cenderung Dikuasai Kominfo
Ilustrasi pencurian data pribadi. [Shutterstock]

Suara.com - Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan, mengatakan, perdebatan terkait pembentukan badan otoritas Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah mengerucut untuk setuju agar badan otoritas itu berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Tampaknya sekarang sudah mulai mengerucut untuk setuju berada di bawah Kementerian Kominfo. Baru mengerucut, ya. Belum setuju, lho,” kata dia, ketika memberi paparan bertema “RUU PDP dan Perekonomian Digital Indonesia” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube CfDS UGM, Kamis (21/10/2021).

Sebelumnya, terdapat perdebatan antara DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kominfo terkait pembentukan badan otoritas pelindungan data pribadi.

DPR menginginkan agar badan otoritas PDP berdiri secara independen, sedangkan Kementerian Kominfo menginginkan agar badan otoritas PDP berada di bawah kementerian tersebut.

Perdebatan yang terjadi mengakibatkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menemukan kebuntuan.

“Tetapi, nanti akan dibentuk sebuah Dewan Pengawas PDP yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan,” kata dia.

Mengenai pemangku kepentingan, dia menyebutkan berbagai macam pemangku kepentingan yang akan terlibat, seperti pemangku kepentingan yang berasal dari industri, dari masyarakat sipil, hingga akademisi.

“Akademisi juga sekarang menjadi salah satu kelompok yang diawasi dalam mengelola dan menguasai data pribadi,” kata dia.

Pengawasan itu dikarenakan para dosen dan guru menerima dan mengolah data pribadi dari murid-murid mereka sebagai bagian dari pekerjaan.

baca juga

Tenaga pendidik, tutur ia melanjutkan, memiliki tugas untuk menganalisis perilaku para siswanya, dan perilaku itu dapat dianalisis dari penguasaan dan pengolahan data pribadi yang dimiliki para murid. “Itu pun harus dipertanggungjawabkan,” kata dia.

UU PDP, kata dia, merupakan bentuk undang-undang yang sebetulnya memiliki sifat yang sangat futurisik, tetapi harus diputuskan sekarang. “Kalau tidak diputuskan sekarang, menunggu perkembangan demi perkembangan, lama-lama nggak akan pernah jadi itu undang-undang,” ucap dia.

Urgensi tersebut yang mengakibatkan, pada November, RUU PDP akan kembali dibahas DPR dan Pemerintah selama 25 hari kerja untuk menentukan apakah RUU PDP akan lolos atau tidak.

Secara peraturan tata tertib pembahasan undang-undang di DPR, ucap dia, dalam satu tahun masa sidang, DPR hanya boleh melakukan maksimum lima kali masa sidang pembahasan, dan selanjutnya harus masuk ke badan legislasi, badan musyawarah, dan terakhir disahkan sebagai undang-undang di rapat paripurna.

“Itu sudah kita lewati semua dan tidak berhasil melahirkan undang-undang ini. Jadi, pada November besok, adalah kesempatan terakhir kita,” kata dia. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

News | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 15:46 WIB

Walkot Bandung Marah Besar! Pemain Persib U-18 Diserang, Pelaku Bakal Dikejar hingga Tuntas

Walkot Bandung Marah Besar! Pemain Persib U-18 Diserang, Pelaku Bakal Dikejar hingga Tuntas

Bola | Senin, 12 Oktober 2026 | 20:54 WIB

Kapan Persib Melantai di Pasar Modal? Ini Bocorannya

Kapan Persib Melantai di Pasar Modal? Ini Bocorannya

Bisnis | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 07:25 WIB

Farhan Wali Kota Bandung dari Partai Apa? Ngamuk 10 Pohon Ditebang Tanpa Izin

Farhan Wali Kota Bandung dari Partai Apa? Ngamuk 10 Pohon Ditebang Tanpa Izin

News | Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:39 WIB

Pemerintah Siapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Independen, Jadi Fondasi Regulasi AI Nasional

Pemerintah Siapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Independen, Jadi Fondasi Regulasi AI Nasional

Tekno | Kamis, 23 Juli 2026 | 08:30 WIB

Alarm Merah! 75 Ribu Pelajar di Bandung Terindikasi Gangguan Mental

Alarm Merah! 75 Ribu Pelajar di Bandung Terindikasi Gangguan Mental

News | Senin, 02 Maret 2026 | 19:59 WIB

Titik Terang! Pergerakan Smartwatch Terdeteksi di iPhone Co Pilot, Keluarga: Ada Harapan Hidup

Titik Terang! Pergerakan Smartwatch Terdeteksi di iPhone Co Pilot, Keluarga: Ada Harapan Hidup

Video | Selasa, 20 Januari 2026 | 10:16 WIB

Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku

Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku

News | Jum'at, 12 Desember 2025 | 20:29 WIB

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Daftar Jadi Calon Ketua Asprov PSSI Jabar

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Daftar Jadi Calon Ketua Asprov PSSI Jabar

Bola | Rabu, 03 Desember 2025 | 21:48 WIB

Terkini

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:10 WIB

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:07 WIB

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:58 WIB

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 19:55 WIB

Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?

Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 19:53 WIB

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 19:52 WIB

Putrinya Jadi Sasaran Bullying Politik, Dasco Bakal Seret Pelaku ke Jalur Hukum

Putrinya Jadi Sasaran Bullying Politik, Dasco Bakal Seret Pelaku ke Jalur Hukum

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:51 WIB

×