-
MK Tolak Dua Gugatan Terhadap UU Pelindungan Data Pribadi
Salah satu pemohon menilai UU Pelindungan Data Pribadi berpotensi disalahgunakan dengan dalih keamanan nasional.
Selengkapnya -
UU Pelindungan Data Pribadi Jadi Satu Komponen Penting dalam Transformasi Digital Indonesia
Kata kunci bagi setiap penyelenggara sistem elektronik adalah kolaborasi.
Selengkapnya -
UU PDP, Perusahaan Wajib Punya Petugas Pelindungan Data Pribadi
PPDP atau Petugas Pelindungan Data Pribadi wajib dimiliki perusahaan yang mengumpulkan data pribadi.
Selengkapnya -
Penyebar Data Pribadi Orang Lain di Internet Bisa Dipenjara 4 Tahun
Pelaku doxing, menyebarkan data pribadi orang lain di internet, bisa dipenjara 4 tahun menurut UU PDP.
Selengkapnya -
Kominfo Sedang Kaji Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi
Kajian tentang lembaga pengawas pelindungan data pribadi ditargetkan rampung dalam 6 bulan.
Selengkapnya -
Presiden Akan Tetapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi
Tugas dan tanggung jawab otoritas PDP akan dielaborasi lebih detail dalam peraturan turunan dari UU PDP, yang kemungkina berbentuk kepres.
Selengkapnya -
Menkominfo: Perpres Turunan UU PDP Sedang Disiapkan
UU PDP sudah diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober pekan ini.
Selengkapnya -
Pasal-pasal Karet UU PDP, Bertaji pada Korporasi, Tumpul ke Badan Publik, Bak Macan Kertas!
Apa saja pasal karet dalam UU PDP yang baru saja disahkan?
Selengkapnya -
Swasta Perlu Dilibatkan untuk Merumuskan Aturan Turunan UU PDP
Otoritas PDP dinilai sama sekali tidak independen karena ditunjuk oleh presiden yang merupakan kepala eksekutif.
Selengkapnya -
UU PDP Dinilai Mengandung Pasal Karet, Berpotensi Jadi Alat Kriminalisasi
UU PDP mengandung pasal karet yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi.
Selengkapnya -
UU PDP Disahkan, Sektor Swasta Jadi Anak Tiri
UU PDP mengatur sanksi denda hingga pidana untuk swasta. Tetapi lembaga pemerintah hanya mungkin dikenakan sanksi administratif.
Selengkapnya -
UU PDP, Penjual Data Pribadi Bisa Didenda Rp 50 Miliar
UU PDP merupakan langkah awal dari pekerjaan panjang untuk menghadirkan perlindungan data pribadi yang semakin baik di Indonesia.
Selengkapnya -
Kominfo Jelaskan Sanksi di Aturan UU PDP
RUU PDP mengatur sanksi administratif hingga pidana.
Selengkapnya -
UU PDP Sah, Lembaga Pelindungan Data Pribadi Ditetapkan Presiden
Lembaga Pelindungan Data Pribadi memiliki empat tugas utama seperti yang diatur dalam UU PDP.
Selengkapnya -
Kominfo: UU PDP Akan Disempurnakan Seiring Waktu
Indonesia memiliki UU Pelindungan Data Pribadi per 20 September 2022.
Selengkapnya -
Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi, ELSAM: "Terancam" Menjadi Macan Kertas
Dalam rapat paripurna tanggal 20 September 2022, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadimenjadi undang-undang.
Selengkapnya -
Menkominfo: Pengesahan UU PDP Tandai Era Baru Tata Kelola Data Pribadi di Indonesia
Pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang merupakan sebuah keberhasilan dan kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola data pribadi di Indonesia.
Selengkapnya -
APJII Desak Pemerintah Bikin Regulasi Pelindungan Data Pribadi
APJII mengusulkan untuk segera melakukan pembagian peran di antara kementerian lembaga dalam hal pertahanan dan keamanan siber serta perlindungan data pribadi.
Selengkapnya -
Beli Nasi Gratis Data, Hacker Bjorka Pun Minder Liat Ini
KK itu tampak terlihat jelas dihampir seluruh pembungkus nasi kucing pada sebuah wadah keranjang, lengkap dengan nomor NIK dan bubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang.
Selengkapnya -
Penerapan RUU PDP Harus Setara Antara Swasta dan Institusi Publik
Penerapan peraturan PDP tidak hanya berlaku pada badan swasta, melainkan juga badan publik.
Selengkapnya