4 Fakta Kovi Otda, Layanan Berbasis Metaverse yang Diluncurkan Kemendagri

Baru-baru ini ramai diperbincangkan di sosial media, perbincangan mengenai adanya layanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, berbasis metaverse. Layanan tersebut diketahui akan digunakan untuk menekan potensi adanya korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Berikut, 4 fakta Kovi Otda berbasis metaverse yang diluncurkan oleh Kemendagri.

1. Berfungsi Untuk Memfasilitasi Pemda Melakukan Konsultasi dengan Pemerintah Secara Virtual

Layanan Kovi Otda tersebut dalam praktiknya digunakan untuk pemerintah daerah agar bisa berkonsultasi dengan pemerintah secara virtual. Disebutkan oleh Mendagri, Akmal Malik, pihaknya akan segera meluncurkan sebuah inovasi untuk bisa melayani pemerintah daerah seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi.

2. Kemendagri Memiliki Akun Khusus untuk Mengakses Layanan Kovi Otda

Menurut informasi yang tersebar, kemendagri akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut. Layanan metaverse diakses melalui www.kovi.otda.kemendagri.go.id.

Dalam layanan tersebut, para pemda bisa melakukan konsultasi dengan pemerintah secara langsung melalui tampilan tiga dimensi tanpa harus repot datang ke Jakarta. 

3. Kovi Otda Telah Melakukan Uji Coba

Layanan tersebut telah melakukan uji coba dan diluncurkan pada Senin (25/4/2022), tepat pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26. 

Diketahui, sejumlah pejabat Kemendagri mencoba layanan tersebut dengan menggunakan kacamata virtual reality. Tidak hanya itu, untuk menekan potensi korupsi di kalangan pemda, Kemendagri juga menyiapkan beberapa langkah-langkah lain, diantaranya yaitu dengan cara membuat produk hukum dan memilih ASN terbaik untuk menjalankannya.

4. Memicu Perdebatan dari Warganet

Adanya inovasi layanan Kovi Otda berbasis metaverse tersebut selanjutnya menuai berbagai perdebatan dari para warganet. Tak sedikit warganet yang menyebut layanan tersebut tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Warganet juga banyak yang tidak setuju dengan adanya layanan metaverse bagi para pemda tersebut.

Warganet menilai bahwa aliran dana bagi pembuatan layanan metaverse ini lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan website, server, database pemerintahan dan lain sebagainya agar lebih optimal.

“Sesungguhnya proyek Metaverse tidak bermanfaat untuk masyarakat. Berapa banyak yang kebeli Oculus? Yang tidak bermanfaat di kehidupan sehari-hari juga. Lebih baik optimalkan website dan servernya, jaga keamanannya, website lebih menjangkau masyarakat,” tulis warganet.

“Mau protes dong, jangan metaverse metaversesan duu deh. Tolong dong benerin aplikasi paspor jelek banget soal nya. Liat aja komentar dan rate di google play banyak bintang 1. Mau bikin nomor antrian susah banget, masa mengharuskan rakyat pake calo terus? Semoga lebih baik,” saran warganet.

“Lebih baik tuh anggaran digunakan untuk optimalisasi website, server, database pemerintahan, digitalisasi dan sinkronisasi data, biar kalau mau ngurus ini itu, gak perlu lagi fotocopy KTP! Oh iya satu lagi, pelatihan untuk setiap staff biar gak gaptek amat,” komen dari salah satu warganet.