Infografis
Suara.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi berharap migrasi siaran TV dari analog ke digital dapat melahirkan konten-konten terkait sosialisasi nilai Pancasila.
"Nilai-nilai Pancasila memiliki kekuatan tersendiri untuk melahirkan konten siaran yang lebih baik, ini menantang kreativitas tim produksi siaran TV," kata Yudian dalam keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022).
Yudian mengatakan hal itu saat menghadiri acara penutupan Konferensi Penyiaran Indonesia 2022 di Yogyakarta.
Menurut dia, BPIP menawarkan program untuk diwujudkan bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan media massa elektronik, baik televisi maupun radio. Program BPIP tersebut, menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, sehingga harus segera dilaksanakan.
"Untuk mewujudkan program yang melahirkan konten-konten sosialisasi Pancasila bisa digarap bareng dengan semua media. Saya juga mengajak para content creator untuk memproduksi video yang dapat disebarluaskan melalui internet, siaran TV, dan radio," jelasnya.
Yudian menjelaskan pendidikan Pancasila akan diajarkan lagi lewat kembalinya Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi.
Hal itu akan ditandai dengan peluncuran bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 1 Juni bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
"Bahan ajar sudah siap semua, berupa buku-buku bahan ajar 30 persen, selebihnya 70 persen berupa animasi. BPIP siap menyongsong peradaban Pancasila yang ramah, damai, dan gotong-royong dalam keragaman bersama hadirnya siaran TV Digital," katanya.
Sementara itu, Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan agama merupakan rahmat yang menjadi sumber inspirasi, etika, moral, dan kemanusiaan dalam penyiaran, baik melalui televisi, radio, maupun konten-konten media digital.
Baca Juga: Bagi STB Buatan Dalam Negeri untuk Akses TV Digital, Kemkominfo Diapresiasi
Selain itu, tambahnya, media televisi juga harus bisa menyediakan lebih banyak ruang publik untuk konten-konten bermuat NKRI.
