Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menjanjikan pembangunan base transceiver station atau BTS di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) akan selesai di masa jabatannya untuk menunjang akses konektivitas yang lancar di Tanah Air.
"Target 7.904 BTS itu, paling lambat kami selesaikan di kabinet ini," kata Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, Rabu (8/6/2022).
Menurutnya janjinya itu tak terlepas dari salah satu pembahasan yang dibawa Indonesia dalam Presidensi G20 di forum Digital Economy Working Group (DEWG). Dalam DEWG, isu konektivitas dibahas bersamaan dengan pemulihan pascapandemi COVID-19.
Indonesia sebagai penggagas isu tentunya harus terlebih dahulu menjalankan dan menciptakan konektivitas yang merata untuk memberikan contoh kepada negara-negara lain.
Dengan demikian masyarakat global juga bisa dengan mudah memahami betapa pentingnya menyediakan konektivitas yang merata di tengah percepatan digitalisasi saat ini.
"Terkait pembangunannya, ini akan dilakukan sesuai dengan kontrak- kontrak yang dianggarkan. Tentunya harus diselesaikan dan pembangunannya dibicarakan lewat BLU BAKTI Kominfo. Kami pastikan pembangunan di wilayah 3T meski sulit sekalipun harus tetap dilaksanakan karena ini agenda nasional kita," tegas Plate.
Plate juga menyebutkan agenda ini mendapatkan respon yang positif dari negara- negara lain dalam DEWG 20 karena isu konektivitas menjadi program utama dan menjadi unggulan yang dibesut oleh Indonesia.
Pembangunan BTS untuk kawasan 3T yang digagas Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI sudah berlangsung sejak akhir 2020. Tujuannya untuk menyediakan akses telekomunikasi yang layak di kawasan nonkomersial dan kerap disebut blankspot.
Pada awalnya proyek ini dibangun dalam dua tahapan, tahap pertama yang direncanakan selesai pada 2022 dengan target 4200 BTS dan sisanya bisa selesai di tahap kedua diharapkan selesai di 2023.
Baca Juga: Kominfo Miliki Pagu Rp 18,4 Triliun untuk 2023
Adapun pembiayaannya berasal dari blended financing atau bauran pembiayaan, komponen rupiah murni, komponen PNBP sektor Kominfo dan komponen Universal Service Obligation. [Antara]
