Pemerintah dapat belajar dari kota Kopenhagen, Denmark. Krisis minyak tahun 1973 mengubah kiblat perencanaan pembangunan dan mobilitas kota dari berorientasi ke kendaraan bermotor pribadi menjadi ke arah sepeda dan transportasi umum. Perubahan kiblat ini berdampak pada tata ruang dan prioritas pembangunan. Kopenhagen memperluas pedestrian yang masif di jalan utama kota yang terlarang bagi kendaraan bermotor.
Otoritas setempat juga membangun infrastruktur yang layak bagi pesepeda. Didukung oleh tipologi kota Kopenhagen yang padat dan datar, perubahan yang dilakukan Kopenhagen berhasil meningkatkan jumlah pesepeda secara signifikan.
Dampak besar perubahan tersebut baru terasa dua dekade berikutnya. Kopenhagen selalu masuk ke dalam jajaran atas peringkat kota yang paling layak huni (livable) di dunia.
Sebagai dampak dari pandemi, banyak pula kota sedang merencanakan kota 15 menit. Dalam konsep ini, warga kota diharapkan dapat menjangkau tempat kerja, tempat tinggal, ataupun berbelanja dengan waktu 15 menit berjalan kaki ataupun bersepeda. Tujuannya untuk memangkas ketergantungan warga terhadap transportasi pribadi.
Konsep ini dipopulerkan oleh Wali Kota Paris Anne Hidalgo dalam kampanye pemilihan walikota Paris tahun 2020.
Di Indonesia, mobilitas warga dengan bersepeda juga tak bisa diabaikan. Pada awal pandemi lalu, terjadi fenomena bike boom oleh warga yang sadar akan pentingnya bergerak aktif dan berolahraga. Sebagian kecil kota-kota di Indonesia memanfaatkannya dengan membangun infrastruktur bersepeda dan menerapkan kebijakan pro-pesepeda.
Kebijakan publik yang pro-angkutan umum dan pesepeda harus dilanjutkan, seiring dengan perencanaan hunian yang terjangkau di kota-kota besar. Selain demi mengurangi ketergantungan warga perkotaan terhadap penggunaan BBM, pengurangan mobilitas kendaraan pribadi juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di kawasan urban.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Subsidi BBM Besar Sekali, Bisa Dipakai untuk Membangun IKN Nusanntara
