Jatuh Bangun demi Pancar Sinyal di Timur Indonesia

Farras menjelaskan kalau kekesalan penduduk di desa Boven Digoel itu mencuat karena jengah dengan tim-tim sebelumnya yang gagal memperbaiki BTS 4G. Ia menduga kalau minimnya komunikasi adalah faktor kendala kenapa fasilitas itu tak kunjung berfungsi.

“Mungkin komunikasi minim untuk koordinasi dengan tim lain di luar site. Blank spot, susah ada sinyal. Sekalinya ada sinyal kami harus jalan dulu 3-4 km. Bahkan harus naik pohon dulu biar dapat sinyal,” tutur dia.

***

Proyek pembangunan BTS 4G ini diusung Pemerintah RI untuk melayani 12.548 titik desa yang belum terlayani jaringan 4G. Dari total itu, BAKTI Kominfo membangun 9.113 titik yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal alias wilayah 3T. Sementara 3.435 sisanya yang merupakan wilayah non 3T ditugaskan ke operator seluler.

Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar memaparkan, dari 9.113 titik kemudian dievaluasi lagi hingga mengerucut menjadi 7.904 lokasi. Kemudian setelah dilakukan kajian bersama Satuan Tugas BAKTI Kominfo, pembangunan itu berkurang menjadi 5.618 titik.

“Selain agar persoalan hukum semuanya clear dulu, berkurangnya titik pembangunan karena masuknya pihak swasta di beberapa wilayah 3T sesuai hasil survei Kementerian Kominfo,” kata perempuan yang akrab disapa Indah ini dalam konferensi pers di Kantor BAKTI Kominfo, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2023) lalu.

Sementara itu, Direktur Infrastruktur BAKTI Kementerian Kominfo Danny Januar Ismawan mengutarakan, dari total 5.618 titik itu, 4.343 menara BTS 4G sudah berstatus on-air alias siap melayani masyarakat.

“Ada tambahan 630 site siap on-air. Jadi ada 4900 potensi BTS 4G dimanfaatkan penuh ketika bisa melakukan, maksudnya penyelesaian kasus hukum, ada kepastian kontrak,” kata dia yang juga hadir di acara tersebut.

Danny mengakui kalau masih ada 600 titik yang ternyata perlu dilakukan dengan cara khusus. Pasalnya, sebagian besar lokasi itu bertempat di wilayah Indonesia Timur, Papua.

“Sebagian besar (lokasi BTS 4G) di wilayah yang bermasalah dari aspek keamanan. (Nantinya) akan dipisahkan lokasi tersebut untuk diselesaikan dengan penanganan lebih khusus. Mungkin melibatkan teman-teman di TNI-Polri,” imbuhnya.

Ketua Satgas BAKTI sekaligus Staf Khusus Menkominfo, Sarwoto Atmosutarno mengatakan hal serupa. Ia menyebut kalau ada 641 lokasi menara BTS 4G dalam keadaan kahar karena masalah keamanan dan daerah yang ternyata di luar prediksi.

Untuk mengatasi hal itu, Sarwoto mengungkapkan kalau Satgas BAKTI Kominfo bakal melakukan relokasi, penggunaan teknologi baru seperti satelit, hingga bekerja sama dengan masyarakat sekitar.

“Solusi rekomendasinya adalah relokasi, penggunaan teknologi baru (satelit), dan menerima usulan baru dari masyarakat daerah 3T untuk pemasangan dengan disetujui oleh kepala daerahnya (Bupati),” ujarnya saat dihubungi Suara.com lewat WhatsApp, Rabu (22/11/2023).

***

Direktur Eksekutif ICT Institute sekaligus pakar telekomunikasi, Heru Sutadi menilai kalau Papua memang memiliki tantangan tersendiri bagi BAKTI Kominfo. Ia menjelaskan kalau Papua adalah wilayah yang sulit untuk membangun proyek BTS 4G.

“Jadi memang ada wilayah-wilayah yang sulit untuk membawa material BTS 4G,” katanya saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan WhatsApp, Rabu (22/11/2023).

Ketika lewat jalur darat misalnya, lanjut Heru, ada beberapa jalanan di Papua yang belum memadai. Begitu pula untuk lokasi BTS 4G yang bertempat di wilayah pegunungan, di mana Heru menyebut kalau akses ke sana membutuhkan transportasi tambahan seperti helikopter.

“Jadi kalau untuk membangun tower, jangan kita berpikir hanya material tower ya. Di satu sisi memang material tower, tapi di sisi lain juga ada material untuk membangun tower. Sehingga memang, ya diakui atau tidak, itu memiliki tantangan tersendiri. Tidak seperti wilayah lain, agak sulit membangun BTS di Papua,” bebernya.

Heru melanjutkan, faktor lain yang menyulitkan pembangunan BTS di Papua adalah masalah keamanan. Ia menyebut kalau di sana ada ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ia mengingatkan kembali soal peristiwa di masa lalu, yang ancaman KKB ini pernah menimbulkan korban jiwa, termasuk di proyek BTS 4G.

“Tantangan seperti ini memang harus disolusikan secara bersama kan? Tidak bisa Kementerian Kominfo atau BAKTI bekerja sendiri,” timpal dia.

Ada banyak solusi yang disarankan Heru kepada BAKTI Kominfo untuk membangun BTS di Papua. Pertama, mereka harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Sebab mereka adalah pihak yang lebih paham soal wilayah tersebut. Ia juga mendorong keterlibatan Pemda untuk mendampingi proses pembangunan BTS 4G Kominfo.

Kedua, BAKTI perlu menggandeng pihak TNI-Polri untuk menjamin keamanan proyek. Ketiga, pemerintah mesti melibatkan warga sekitar dalam pembangunan menara itu. Heru menilai masyarakat juga harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi soal efek kehadiran BTS 4G.

“Selain itu harus memberikan edukasi dan sosialisasi kalau pembangunan BTS ini juga untuk mereka, agar tidak terisolir dari dunia luar, bisa maju juga seperti daerah lainnya gitu kan?” urai dia.

Dengan demikian, itu bisa membuat masyarakat sadar kalau kehadiran fasilitas ini akan berefek pada meningkatnya ekonomi lokal.

Heru juga sepakat soal solusi berupa relokasi BTS apabila diperlukan. Syaratnya, pemindahan menara itu tidak jauh dari rencana lokasi awal. Heru menganggap kalau relokasi sebaiknya hanya berpindah di lingkup RW, bukan desa.

Terakhir, solusi yang ditawarkan Heru adalah memanfaatkan teknologi lain seperti satelit. Masyarakat Papua bisa tetap mendapatkan jaringan dari Satelit Satria 1 apabila BTS 4G tidak memungkinkan.

“Itu bisa mengatasi bermacam-macam persoalan. Misalnya kesulitan akses daerah di gunung, akses jalan susah, itu bisa diganti ke teknologi satelit,” tandasnya.