Suara.com - Google mengungkapkan kalau Singapura memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai pusat kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dunia. Alasannya, Singapura adalah negara dengan lingkungan yang mendukung inovasi.
“Agar AI benar-benar mewujudkan potensinya, Anda memerlukan kemitraan publik dan swasta yang sangat baik,” kata Caroline Yap selaku Managing Director Global AI Business and Applied Engineering Google Cloud, dikutip dari CNBC, Kamis (8/2/2024).
Ia menilai apabila sebuah negara memiliki hubungan kemitraan publik dan swasta yang baik, mereka bisa meningkatkan penggunaan AI untuk sektor publik seperti layanan masyarakat.
Tak hanya itu, AI juga mendorong lingkungan di sekitar untuk terus melakukan inovasi.
Singapura adalah salah satu negara pertama yang sudah memiliki rencana. Desember lalu, mereka meluncurkan National AI Strategy 2.0, versi terbaru dari rencana Singapura untuk memperluas penggunaan AI.
Singapura pun mengumumkan kerja sama dengan Google. Dengan kolaborasi ini, 43 organisasi di pemerintahan dan sektor industri bisa mengembangkan produk AI mereka sendiri dengan memanfaatkan alat dari Google.
Yap menilai kalau kolaborasi itu akan memberikan manfaat bagi warga Singapura, baik sebagai konsumen teknologi maupun pelaku perekonomian.
Yap juga blak-blakan kalau pemerintah negara lain masih ada yang belum terbuka soal kolaborasi dengannya untuk memanfaatkan AI. Namun dia tidak merinci negara tersebut.
Kebijakan Indonesia soal AI
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi baru saja mengeluarkan surat edaran mengenai etika penggunaan dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan arifisial.
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2023 itu memuat tiga kebijakan yaitu nilai etika, pelaksanaan nilai etika, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial.
“Surat edaran ini kami tujukan kepada pelaku usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan privat,” jelasnya dalam Konferensi Pers Penerbitan SE AI di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Mengenai kebijakan nilai etika AI, SE Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 itu menegaskan nilai inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan AI.
TERPOPULER
