Suara.com - Nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjadi finalis dalam daftar tokoh paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Lembaga tersebut sebelumnya mengumumkan Bashar al-Assad sebagai "Person of the Year" 2024, sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.
Program yang telah dilakukan selama 13 tahun ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan.
Masuknya nama Jokowi ke dalam daftar tokoh paling korup di dunia membuat masyarakat Indonesia heboh. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan di media sosial. Tetapi, rupanya organisasi tersebut juga menyinggung nama Gibran Rakabuming dalam rilis terbarunya.
Terbaru, OCCRP menyebut melalui laman resminya bahwa pihaknya tidak memiliki bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya sebagai presiden.
Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia (KPK).
![Situs OCCRP. [OCCRP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/01/97674-situs-occrp.jpg)
Tak hanya itu, OCCRP juga menyinggung perihal putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. OCCRP menyebut jika peran Jokowi merusak KPU demi ambisi politiknya.
"Jokowi juga dikiritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi Wakil Presiden di bawah Presiden baru Prabowo Subianto," tulis OCCRP.
Selain itu, penerbit OCCRP Drew Sullivan juga menambahkan bahwa terdapat prespsi yang kuat di antara masyarakat Indonesia tentang korupsi.
OCCRP juga memperingatkan bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda politik. Namun, tujuan dari penghargaan tersebut sebenarnya hanyalah untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi.
"Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, memastikan transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami akan tetap difokuskan pada dampak dari para nominasi dan orang lain yang mengabadikan kejahatan dan korupsi, menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia," tambah OCCRP.
Lembaga tersebut tampaknya juga menyoroti diskusi yang terjadi di media sosial mengenai Jokowi. OCCRP mengatakan bahwa penghargaan tahun ini memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mencerminan meningkatnya minat publik terhadap korupsi dan konsekuensinya yang luas.
