Suara.com - Donald Trump kembali menarik perhatian dengan mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda penegakan undang-undang yang mewajibkan TikTok memisahkan diri dari perusahaan induknya, ByteDance, di China.
Melansir dari ANTARA, Selasa (21/01/2025), langkah ini dilakukan untuk memberi waktu 75 hari bagi pemerintahannya guna meninjau kembali kebijakan terkait keamanan data dan hubungan dengan aplikasi yang banyak digunakan di Amerika Serikat tersebut.
Menurut laporan The Verge, perintah ini mulai berlaku pada hari pelantikannya, Senin (20/01/2025), waktu setempat. Trump juga memerintahkan Departemen Kehakiman untuk tidak mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika, seperti Apple dan Google, yang sebelumnya terlibat kerja sama dengan TikTok.
Selain itu, Departemen Kehakiman diminta memastikan tidak ada tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pihak-pihak terkait selama masa penundaan.
Langkah ini dianggap memperpanjang tenggat waktu yang diberikan dalam Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing.
Sebelumnya, undang-undang bipartisan yang disahkan di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden pada tahun 2024 mewajibkan ByteDance menjual saham TikTok kepada entitas yang tidak terkait dengan pemerintah China untuk menghindari ancaman larangan.
Namun, Trump justru mengambil pendekatan berbeda. Melalui unggahan di platform Truth Social, ia meminta perusahaan-perusahaan untuk tetap bermitra dengan TikTok, meskipun langkah tersebut berpotensi menghadapi denda besar hingga mencapai 850 miliar dolar AS jika terbukti melanggar hukum.
Dia juga menyebut kemungkinan pemerintah AS memiliki saham hingga 50 persen di TikTok melalui mekanisme usaha patungan, meskipun rincian lebih lanjut belum dijelaskan.
Langkah Trump ini menunjukkan upaya strategis untuk meninjau ulang kebijakan keamanan teknologi di era persaingan global, sekaligus menciptakan peluang baru bagi perusahaan-perusahaan AS di sektor teknologi.
Meski demikian, keputusan ini juga menuai kritik karena dianggap mengabaikan undang-undang bipartisan yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional.
TikTok sendiri sempat tidak dapat diakses pada Minggu (19/01/2025) waktu AS setelah dikeluarkan dari toko aplikasi Apple dan Google. Namun, layanan tersebut kembali beroperasi tanpa kejelasan status hukumnya di bawah aturan baru.
Kebijakan Trump ini tidak menghapus risiko hukum bagi perusahaan yang terlibat, tetapi memberikan waktu tambahan untuk mencari solusi yang lebih baik. Banyak yang menilai langkah ini mencerminkan pendekatan pragmatis Trump dalam menjembatani konflik antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.
TERPOPULER
