Suara.com - Instruksi efisiensi anggaran yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto ternyata sudah dilakukan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN ini sudah menjalankannya sejak tahun 2024 lalu.
VP Corporate Telecommunication Telkom, Andri Sasongko menerangkan kalau perusahaan yang bergerak di bidang jaringan itu sudah melaksanakan efisiensi sebelum adanya arahan di tahun 2025 ini.
"Kami sudah melakukan efisiensi itu. Tapi lebih kepada efisiensi untuk hal-hal yang sekadar, yang kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien," ungkapnya saat konferensi pers di Kawasan Senopati, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Ia mencontohkan efisiensi anggaran yang sudah Telkom lakukan saat itu yakni rapat. Mereka biasanya rapat tatap muka (offline) kini mulai beralih ke daring (online).
Contoh kedua adalah perjalanan dinas. Andri menerangkan kalau rapat online yang dijalankan Telkom berdampak pada beralihnya akomodasi untuk perjalanan dinas.
"Hal-hal seperti itu yang selama 2024 kemarin bisa kami lakukan," imbuhnya.
Andri juga yakin kalau pendapatan Telkom tidak akan berkurang ketika efisiensi anggaran dilakukan Pemerintah RI. Sebab mereka sudah memiliki rencana lain yang sudah dicanangkan untuk menghadapi kebijakan itu.
"Itu di awal strategi bisnisnya sudah ditambahkan," ujarnya.
OVP Enterprise Regional Telkom, Reni Yustiani menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah justru menambah peluang bagi perusahaan.
Sebab dengan kebijakan itu, Telkom bisa melakukan digitalisasi untuk kantor-kantor pemerintah, khususnya yang berada di wilayah terpencil. Lebih lagi anggaran alat tulis kantor (ATK) juga dipangkas 90 persen.
"Ada anggaran-anggaran ATK yang dipotong, misalkan gitu. Itu kami optimalkan menjadi opportunity. Dioptimalkan opportunity-nya, kami percepat digitalisasinya," ungkap Reni.
Dicontohkan dia, dari yang awalnya biasa rapat offline, kini bisa dialihkan secara online dengan fasilitas internet yang disediakan Telkom.
Menurutnya, Telkom bisa menyediakan jaringan internet untuk kantor-kantor pemerintahan yang ada di wilayah pelosok. Anggaran yang tadinya untuk belanja ATK, kini bisa dialihkan untuk internet.
"Dengan seperti itu, belanjanya mungkin kalau tadinya surat, menulis, beli ATK-nya, beli kertas gitu ya. Tapi dengan digital, tidak usah di kertas. Karena semua transaksinya sudah melalui dokumen digital," papar dia.
"Itu salah satu bentuk kami penetrasi solusi digital, mendukung pemerintah untuk melakukan efisiensi, ditransaksikan dengan bentuk mendukung pemerintah, tetapi tetap mengakselerasi kelancaran proses usaha, proses bisnis yang dijalankan oleh pemerintah ataupun pengelola usaha," pungkasnya.
