Suara.com - Analis komunikasi politik sekaligus founder Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio ikut buka suara menanggapi potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur mangkrak.
Pria yang akrab disapa Hensa ini menyebut, seharusnya hutan yang telah dibabat habis untuk membangun IKN dikembalikan lagi seperti semula.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian hutan, terutama kerusakan yang sudah mereka buat untuk IKN.
"Bila dikemudian hari IKN ternyata memang mangkrak dan tak jadi digunakan, demi Bumi yang harus lestari maka pemerintah wajib mengembalikan HUTAN yang telah musnah akibat proyek IKN itu, setuju apa setuju? iya apa iya? #Hensa," tulis Hensa, melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa (11/02/2025).
IKN sendiri dibangun disebuah lahan hutan produksi, bukan hutan alam maupun hutan lindung. Kendati demikian, IKN dibangun di hutan monokultur, yaitu hutan yang didominasi oleh satu jenis tanaman.
Sebagian besar tanaman di hutan merupakan tanaman industri yang didominasi oleh pohon eukaliptus dan kebun sawit.
Awalnya, IKN akan menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan, contohnya adalah IKN akan direncanakan akan menggunakan energi terbarukan dan 75% wilayahnya berupa hutan.
Anggaran IKN Diblokir
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa tidak ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN di 2025.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Dody menegaskan bahwa anggaran tersebut masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Ia justru memberikan guyonan, progres anggaran IKN untuk 2025 diblokir karena digunakan untuk makan siang.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada.
Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).
Kontributor : Maliana
