Teknologi AI di Industri Pertambangan Buat Indonesia Jadi Negara Berpengaruh di Dunia

Suara.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai kalau adopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di industri pertambangan bisa menjadikan Indonesia jadi negara berpengaruh di dunia, setidaknya dalam satu dekade ke depan.

"Pemanfaatan teknologi AI oleh pelaku industri pertambangan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai global player dengan praktik pertambangan yang efektif, efisien dan berkelanjutan,” ungkap Nezar, dikutip dari siaran pers Komdigi, Jumat (25/4/2025).

Saat ini pemanfaatan teknologi AI dalam sektor pertambangan sudah berlangsung sejak empat tahun terakhir.

Menurut Nezar, penggunaan teknologi AI di sektor pertambangan mampu mengoptimalisasi rantai pasokan (supply chain) dan juga kegiatan produksi yang lebih efisien.

"Analisis data dan pengambilan keputusan yang diakselerasi oleh AI dapat mempercepat seluruh siklus, mulai dari eksplorasi, pengambilan produksi, hingga distribusi mineral," papar dia.

Bahkan, menurutnya, penggabungan machine learning (mesin pembelajaran) dengan computer vision memudahkan pengerjaan satu lahan pertambangan hanya dalam tempo hitungan jam. 

Nezar Patria menambahkan, hal itu bisa dibandingkan dengan tenaga manusia yang membutuhkan kurang lebih satu pekan dalam proses pengerjaan satu lahan tambang.

“Karena AI mampu meningkatkan produktivitas. Dan ini memang tujuan dari adopsi teknologi AI dengan potensi mencapai 308 miliar Dolar AS (sekitar Rp 5.190 triliun)," ujarnya.

"Kemampuan otomasi juga membantu mengurangi beban kerja dan waktu bagi penambang, sehingga dapat fokus pada high value activities, misalnya inovasi dan kreativitas bisnis,” tambahnya lagi.

Baca Juga: Pegatron Resmikan Smart Factory Berbasis AI dan 5G di Batam

Meski ada kekhawatiran akan dampak terhadap tenaga kerja di industri pertambangan, Nezar Patria meyakini adopsi teknologi AI akan dapat menciptakan nilai tambah dalam hasil pertambangan dengan mewujudkan pertambangan yang sustainable. 

“Selain itu, risiko dampak lingkungan dapat lebih minimal juga dapat menerapkan dekarbonisasi dan pengelolaan limbah penambangan,” ujarnya. 

Lebih lanjut Nezar Patria menjelaskan, ke depan bakal ada tren pemanfaatan GPU (Graphics Processing Unit) sebagai engine teknologi AI yang lebih ramah lingkungan dengan pemanfaatan energi yang lebih efisien dan risiko kerusakan lingkungan minimal. 

“Saya kira ini harus menjadi komitmen di masa depan karena penggunaan AI otomatis membutuhkan energi. Trend ke depan, akan ada persaingan pengembangan industri AI yang less power consumption,” tandasnya.

Komdigi gandeng eks PM Inggris Tony Blair

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Keduanya membahas soal pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), penerapan teknologi embedded SIM atau eSIM, hingga percepatan pembangunan talenta digital Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, kunjungan Tony Blair ke kantornya adalah bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Kemkomdigi dan Tony Blair Institute (TBI) dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Meutya Hafid, dikutip dari siaran pers Komdigi, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, pertemuan ini menandai dimulainya babak baru kerja sama internasional dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas sejumlah agenda mulai dari tata kelola AI yang bertanggung jawab, penguatan infrastruktur digital, hingga peningkatan layanan publik melalui identitas digital berbasis e-SIM.

“Tadi baru pertemuan awal, dan selanjutnya tim kami bersama tim TBI akan membahas lebih lanjut isu-isu strategis tersebut. Kami akan segera menentukan area prioritas yang dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama nyata,” lanjut Meutya.

Sementara itu Tony Blair mengatakan kalau infrastruktur digital dan model AI akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana pemerintah dan masyarakat beroperasi di era modern ini.

"Situasi ini hampir serupa dengan revolusi industri di abad ke-19, di mana negara-negara yang berpartisipasi dalam revolusi industri dapat berkembang lebih cepat dibandingkan negara-negara lain," kata Tony Blair.

Pimpinan TBI Indonesia, Shuhaela Haqim mengaku siap mendukung Indonesia untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi digital yang matang dan tepat sasaran agar tidak ketinggalan perkembangan zaman.

"Kami dari TBI akan terus mendukung peran dari Komdigi dalam mempercepat layanan-layanan pemerintahan yang berbasis digital untuk kemudahan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Kami mendukung sepenuhnya peran sentral dari Kementerian Komdigi," ungkap Shuhaela Haqim.

Sekadar informasi, TBI telah menjadi mitra strategis Kementerian Komdigi sejak tahun 2024 lalu. Keduanya terlibat dalam penyusunan rencana induk Pusat Data Nasional (PDN) dan strategi lima tahun untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Dalam struktur baru pasca-restrukturisasi, kerja sama ini diperluas untuk mendukung empat pilar digital Kemkomdigi mulai dari infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital.

Selain itu, pertemuan keduanya turut menyentuh pentingnya mempercepat adopsi e-SIM yang terintegrasi dengan verifikasi biometrik dan data kependudukan. Teknologi ini diyakini akan memperkuat keamanan data dan mempercepat transformasi layanan publik di Indonesia.

Dalam waktu dekat, Meutya menyampaikan kalau Kementerian Komdigi bakal memprioritaskan bidang kolaborasi teknis seperti tata kelola kabel bawah laut, pusat data dan cloud, serta perumusan kebijakan AI yang adaptif dan aman.

Lalu di bidang sosial, TBI juga diundang untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang perlindungan anak di ruang digital.