Infografis
Suara.com - Nama Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) sedang ramai kini, tepat setelah berita dirinya terjaring operasi tangkap (OTT) tangan KPK 20 Agustus 2025 lalu.
OTT yang dilakukan KPK membawa fakta kepemilikan aset yang tidak diketahui negara. KPK menemukan adanya puluhan kendaraan mewah yang tidak tercatat dalam LHKPN.
Hal ini kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang menyoroti efektivitas sistem LHKPN.
Banyak pihak menilai, laporan harta kekayaan masih bisa dimanipulasi jika tidak ada verifikasi menyeluruh dari lembaga terkait.
Berdasarkan laman LHKPN, Noel Ebenezer kini memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 17 miliar usai menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, saat menjabat sebagai Komisaris Independen PT Mega Eltra di tahun 2020, Noel Ebenezer memiliki total kekayaan Rp 2 miliar.
Satu tahun kemudian di tahun 2021, Noel Ebenezer menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sama dengan total kekayaan Rp 4 miliar.
Laporan LHKPN menyebut Noel Ebenezer memiliki koleksi kendaraan mewah senilai Rp 3 miliar untuk 5 mobil dan motor miliknya.
Noel Ebenezer diketahui memiliki mobil Mitsubishi Pajero tahun 2020 senilai Rp 500 juta, mobil Kia Picanto tahun 2015 senilai Rp 90 juta.
Baca Juga: Enaknya Jadi Setnov: Korupsi, Kaya Raya, Potong Hukuman, dan Bisa Balik Jadi Pejabat
Ada juga motor Yamaha Nmax tahun 2015 seharga Rp 16 juta dan mobil Toyota Fortuner tahun 2022 senilai Rp 430 juta serta mobil Toyota Land Cruiser 300 VX tahun 2023 senilai Rp 2,3 miliar.
Dari data LHKPN ini, publik justru mempertanyakan dua motor Ducati dan 30 unit mobil mewah yang disita dari rumah Noel Ebenezer.
Pasalnya, jika merujuk pada LHKPN Noel Ebenezer atau Immanuel Ebenezer, total nilai aset kendaraan yang ia miliki berkisar Rp 15, 7 miliar.
Nilai itu tidak sesuai jika dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan Noel Ebenezer ke KPK.
Publik kini menunggu kejelasan kasus ini, apakah benar ada pelanggaran serius dalam laporan harta kekayaan pejabat.
