Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tengah menjadi sorotan dan viral di media sosial usai pernyataannya yang membandingkan harga beras di Indonesia dengan di Jepang.
Tidak sekedar membandingkan, Mentan juga "menyindir" masyarakat di Indonesia yang disebut rebut karena kerap mengeluh dengan naiknya harga beras, di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
"Sekarang ini baru naik saja sedikit rebut, Jepang sudah 100.000 per kilo Bu Ketua harga beras hari ini," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025), dikutip dari cuplikan video yang diunggah di akun Instagram @nyinyir_update_official, Sabtu (23/8/2025).
Dia juga menjelaskan alasan dari kenaikan harga beras tersebut yang diklaim bertujuan untuk kesejahteraan para petani di Indonesia.
"Arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga," ujar Amran.
Hal tersebut dia sampaikan di depan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto dan langsung dikomentari.
"Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per capita kita juga sudah lain Pak," selanya.
Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, harganya telah naik selama sebulan terakhir, tepatnya pada periode 21 Juli-21 Agustus.
Harga beras medium naik 0,67 persen atau sebesar Rp 100 dari Rp 15.000 ke Rp 15.100. Sementara itu, harga beras premium naik 0,60 persen atau sebesar Rp 100 dari Rp 16.700 ke Rp 16.800.
Sementara itu, harga beras di Jepang sebenaranya telah berangsur turun.
Pada Mei 2025, harga beras di Jepang sempat menyentuh 5.000 yen atau sekitar Rp 500 ribu per 5 kilogram.
Lalu, pada 15 Juni 2025, harga beras di Jepang telah turun ke 3.920 yen atau sekitar Rp 400 ribu per 5 kilogram.
Guna menstabilkan harga beras di pasaran, pemerintah sedang dalam proses penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton selama Juli-Desember 2025.
Penyaluran Beras SPHP dilakukan oleh BULOG melalui tujuh saluran.
Ada pengecer di pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta outlet pangan binaan pemerintah daerah dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
TERPOPULER
