Harga PS5 Melonjak, Sony Hadapi Tuntutan Hukum di Amerika Serikat

Suara.com - Sebelum kebijakan lonjakan karena krisis chip memori, harga PS5 meningkat karena masalah 'Tarif Trump'.

Raksasa teknologi asal Jepang, Sony Interactive Entertainment, kini harus menghadapi tuntutan hukum dari para pelanggan.

Gamer di Amerika Serikat baru saja melayangkan gugatan class action yang menuduh Sony mengambil "keuntungan besar" dari kenaikan harga PlayStation 5 (PS5).

Masalah bermula dari kebijakan tarif impor era pemerintahan Trump yang memicu lonjakan harga perangkat elektronik, namun belakangan kebijakan tersebut dibatalkan oleh hukum.

Gugatan yang diajukan di California awal bulan ini menuntut pengembalian dana bagi siapa pun yang membeli konsol PS5 selama periode kenaikan harga tersebut.

Cukup menarik, konflik hukum berakar pada keputusan Sony menaikkan harga PS5 pada Agustus 2025.

Saat itu, Sony berdalih bahwa langkah tersebut diambil karena "lingkungan ekonomi yang menantang."

Namun, situasi berbalik ketika Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6-3 bahwa tarif yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tidak memiliki dasar wewenang sah.

Keputusan pengadilan tersebut mewajibkan pemerintah federal mengembalikan dana tarif kepada perusahaan yang terdampak. Di sinilah letak masalahnya bagi para konsumen.

Gugatan tersebut mengklaim bahwa Sony telah membebankan biaya impor tambahan kepada pelanggan, sementara di sisi lain, mereka juga menerima pengembalian dana dari pemerintah.

Praktik ini dinilai menciptakan "keuntungan ganda" yang merugikan dompet gamer.

Penggugat berpendapat bahwa konsumen membayar harga lebih mahal untuk menutupi biaya yang pada akhirnya justru kembali ke kantong perusahaan.

Mengutip Engadget, Sony tidak sendirian dalam menghadapi badai hukum ini. Nintendo sebelumnya telah menghadapi gugatan serupa pada April, meskipun mereka juga balik menggugat pemerintah AS atas kerugian finansial akibat tarif tersebut.

Nama-nama besar lain seperti Amazon, Nike, dan Adidas pun turut terseret dalam polemik serupa.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa hingga kini belum ada bukti Sony sengaja melakukan pelanggaran hukum.

Sony sendiri menekankan bahwa tarif bukan satu-satunya faktor kenaikan harga, melainkan juga dipicu oleh inflasi, biaya logistik yang melambung, serta krisis rantai pasokan global.

Kasus ini menjadi sorotan tajam bagi komunitas milenial dan generasi muda yang merasa terbebani dengan kenaikan harga perangkat gaming dalam beberapa tahun terakhir.

Pertanyaan etisnya tetap sama: jika biaya eksternal sebuah perusahaan sudah turun atau dikembalikan, bukankah seharusnya harga produk di pasaran juga ikut turun?

Hingga kini, Sony belum memberikan respons detail, namun hasil persidangan diprediksi akan menjadi preseden penting bagi kebijakan penetapan harga industri teknologi di masa depan.