Registrasi Kartu SIM Pakai Biometrik Mulai Berlaku, XLSMART Ungkap Nasib Pelanggan Lama

Suara.com - Pemerintah mulai menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik sebagai langkah memperkuat keamanan data pelanggan sekaligus menekan penyalahgunaan identitas dalam pendaftaran nomor seluler. 

Namun, penerapan teknologi ini masih dilakukan secara bertahap dan saat ini baru diwajibkan bagi pelanggan baru.

Director & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, memastikan proses registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik telah berjalan dengan lancar sejak diberlakukan.

"Alhamdulillah, semua sudah selesai," kata Merza usai peluncuran Future Ready di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Merza, kewajiban registrasi biometrik saat ini hanya berlaku untuk pelanggan yang membeli kartu SIM baru. 

Sementara pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang menggunakan teknologi pengenalan wajah.

"Belum diwajibkan untuk diubah. Jadi yang sudah aktif ya tetap aktif terus. Biometrik kali ini diberlakukan untuk pelanggan baru atau SIM baru," ujarnya.

Dengan kebijakan tersebut, pelanggan lama tidak perlu khawatir nomor yang sudah digunakan akan dinonaktifkan karena belum melakukan verifikasi biometrik.

Registrasi Biometrik Gantikan Praktik Penyalahgunaan NIK

Penerapan biometrik juga ditujukan untuk menutup celah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk mengaktifkan kartu SIM secara ilegal.

Merza mengakui, selama masa transisi masih banyak registrasi menggunakan praktik yang selama ini dikenal dengan istilah "knik-knok". 

Namun, setelah aturan biometrik diterapkan untuk pelanggan baru, cara tersebut tidak lagi dapat digunakan.

"Untuk pelanggan baru enggak bisa lagi. Selama masa transisi memang masih banyak yang pakai knik-knok, bahkan lebih banyak dibanding yang biometrik," ungkapnya.

Ia menilai, kehadiran autentikasi biometrik menjadi langkah penting untuk memastikan satu identitas benar-benar digunakan oleh pemiliknya saat melakukan registrasi nomor seluler.

Pelanggan Lama Masih Dikaji

Meski implementasi bagi pelanggan baru telah berjalan, pemerintah dan operator seluler masih membahas kemungkinan penerapan biometrik bagi pelanggan lama.

Merza mengatakan, proses tersebut membutuhkan perencanaan matang mengingat jumlah pelanggan eksisting mencapai puluhan juta nomor sehingga berpotensi membebani sistem apabila dilakukan dalam waktu singkat.

"Ini yang masih kita diskusikan bagaimana prosesnya akan diatur. Mungkin pertama dilakukan secara voluntary dulu atau bagaimana, ini masih dalam pembahasan," katanya.

Ia menambahkan, jika nantinya registrasi ulang diwajibkan, pemerintah kemungkinan akan memberikan masa transisi yang cukup panjang.

"Pelanggan lama kan jumlahnya banyak sekali. Kalau periodenya terlalu pendek tentu akan membebani sistem," jelasnya.

Daerah Dinilai Siap Terapkan Biometrik

Menanggapi kekhawatiran implementasi biometrik di daerah, Merza memastikan hingga saat ini tidak ditemukan kendala berarti.

Menurutnya, proses verifikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai perangkat seperti telepon pintar maupun laptop sehingga masyarakat tetap dapat mengikuti proses registrasi.

"Enggak ada masalah. Bisa pakai HP, pakai laptop, pakai perangkat lain juga," ujarnya.

Biaya Verifikasi Biometrik Masih Dibahas

Selain mekanisme registrasi, pembahasan mengenai biaya layanan biometrik juga masih berlangsung antara operator, pemerintah, dan instansi terkait.

Merza mengungkapkan, belum ada perubahan terhadap skema biaya yang berlaku saat ini. Namun, operator berharap biaya tersebut dapat ditekan bahkan jika memungkinkan menjadi nol rupiah.

"Masih dalam proses diskusi. Yang penting turun dulu. Kalau bisa turun sampai nol tentu lebih baik," kata Merza.

Ia menegaskan, pembahasan mengenai tarif registrasi biometrik masih terus dilakukan sehingga belum ada keputusan final mengenai besaran biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan.

Implementasi registrasi berbasis biometrik, operator berharap proses aktivasi kartu SIM menjadi lebih aman, akurat, dan mampu mengurangi praktik penyalahgunaan identitas yang selama ini menjadi tantangan dalam industri telekomunikasi Indonesia.