Pakai Facebook dan Instagram untuk Bisnis? Meta Berpotensi Mengambil Data Situs Web

Pengacara bidang media dan kekayaan intelektual dari firma hukum Loevy & Loevy, Matt Topic, menilai ketentuan itu signifikan karena memberikan Meta akses terhadap materi yang berpotensi memiliki nilai komersial tinggi jika diperoleh melalui perjanjian lisensi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa belum jelas apakah pengadilan akan menegakkan ketentuan tersebut apabila muncul sengketa hukum.

Pengguna Bisnis Tidak Punya Opsi Opt Out Terpisah

Hal lain yang menjadi sorotan adalah terbatasnya pilihan bagi pengguna yang tidak menyetujui ketentuan baru tersebut.

Dalam pemberitahuan pembaruan, Meta menyatakan, pengguna yang tidak menyetujui ketentuan komersial terbaru harus menghentikan akses atau penggunaan produk Meta untuk tujuan bisnis maupun komersial.

Artinya, pengguna tidak diberikan opsi untuk menolak izin pengambilan data tersebut secara terpisah sambil tetap menggunakan layanan bisnis Meta.

Kondisi ini dapat menjadi dilema bagi pelaku usaha yang selama ini mengandalkan Facebook, Instagram, atau WhatsApp untuk menjangkau pelanggan.

Bagi bisnis yang memiliki basis pelanggan besar di media sosial, menghentikan penggunaan platform dapat memengaruhi pemasaran, distribusi informasi, dan komunikasi dengan konsumen.

Sebaliknya, menerima ketentuan baru berarti menyetujui aturan yang memberikan Meta kewenangan luas untuk mengakses dan memanfaatkan konten dari situs web terkait.

Dampaknya pun tidak hanya menyangkut konten yang diunggah langsung ke media sosial. Situs web milik bisnis yang berkaitan dengan akun tersebut juga berpotensi masuk dalam cakupan pengambilan data berdasarkan ketentuan baru.

Meta Sebut Pemilik Situs Tetap Bisa Mengatur Akses

Menanggapi ketentuan yang diperbarui, Meta menyatakan perubahan tersebut tidak akan mengubah cara perusahaan melakukan perayapan atau crawling terhadap situs penerbit.

Juru bicara Meta juga mengatakan pemilik konten tetap dapat mengatur akses terhadap situs mereka menggunakan robots.txt.

Berkas ini memungkinkan pengelola situs memberikan instruksi kepada perayap web mengenai bagian mana yang boleh atau tidak boleh diakses. Meta juga menyediakan panduan bagi pengembang untuk memblokir perayapnya melalui mekanisme tersebut.

Namun, para pakar hukum menilai ketentuan baru itu menyisakan pertanyaan mengenai hubungan antara instruksi teknis pemilik situs dan izin yang diberikan melalui perjanjian komersial.

Profesor hukum digital dan informasi di Cornell Law School, James Grimmelmann, menyoroti ketentuan yang memungkinkan Meta membuat test credentials untuk mengakses situs terkait.

Menurutnya, secara teknis, kredensial tersebut berpotensi digunakan untuk mendaftar sebagai pengguna guna melewati pembatasan pendaftaran di situs penerbit.

Meta tidak menjawab pertanyaan Nieman Journalism Lab mengenai apakah kredensial tersebut dapat digunakan untuk melewati paywall atau mengakses konten berbayar.

Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Meta akan menerobos seluruh pembatasan akses situs. Persoalan utamanya adalah seberapa luas kewenangan yang diberikan dalam ketentuan baru dan bagaimana aturan tersebut akan ditafsirkan apabila terjadi sengketa.

Penggunaan Konten untuk AI Masih Menyisakan Persoalan Hukum

Rencana penggunaan konten situs untuk melatih AI juga berkaitan dengan perdebatan mengenai hak cipta dan penggunaan wajar atau fair use.

Sejumlah penerbit dan perusahaan pengembang AI saat ini terlibat dalam sengketa hukum mengenai penggunaan karya berhak cipta untuk melatih model kecerdasan buatan.

Salah satu perkara yang disoroti dalam laporan Nieman Journalism Lab adalah gugatan kelompok yang diajukan lima penerbit buku besar pada Mei. Mereka menuduh Meta menggunakan jutaan buku untuk melatih model bahasa besar Llama.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa pencantuman izin dalam ketentuan layanan tidak otomatis mengakhiri perdebatan mengenai legalitas penggunaan konten untuk AI.

Persoalan mengenai hak cipta, ruang lingkup izin, dan penggunaan materi yang dilindungi hukum tetap dapat muncul.

Profesor hukum di University of Wisconsin, Benjamin Sobel, juga menyoroti kemungkinan persoalan persaingan usaha dalam kebijakan Meta.

Ia membandingkan langkah tersebut dengan konsep tying dalam hukum antimonopoli, yakni praktik mengaitkan akses terhadap suatu produk dengan penerimaan terhadap ketentuan atau produk lain.

Dalam konteks ini, pengguna yang ingin tetap memanfaatkan layanan bisnis Meta harus menerima ketentuan yang sekaligus memberikan izin pengambilan data dari situs terkait.

Pelaku Usaha Perlu Memahami Ketentuan Baru Meta

Ketentuan komersial baru Meta memperluas perdebatan mengenai hubungan antara platform digital dan pemilik konten.

Bagi pelaku usaha, persoalannya bukan sekadar aktivitas di media sosial, melainkan juga bagaimana konten di situs web mereka dapat diakses dan dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi.

Pemilik situs dapat memeriksa konfigurasi robots.txt untuk mengatur instruksi akses bagi perayap Meta. Namun, mekanisme teknis tersebut perlu dibedakan dari persoalan hukum mengenai izin yang tercantum dalam ketentuan komersial.

Dengan aturan yang dijadwalkan berlaku pada 30 Oktober 2026, pelaku usaha perlu memahami cakupan kebijakan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Bagi bisnis yang mengandalkan Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menjangkau pelanggan, keputusan untuk menerima ketentuan baru atau menghentikan penggunaan layanan komersial Meta bukan perkara sederhana.

Di sisi lain, pemilik situs juga perlu mempertimbangkan bagaimana konten digital mereka dapat digunakan di tengah berkembangnya produk AI.

Seberapa jauh ketentuan tersebut akan diterapkan dan bagaimana implikasi hukumnya masih menjadi pertanyaan yang perlu dicermati setelah aturan itu mulai berlaku.