- Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan Indonesia harus memperkuat talenta kecerdasan buatan dan keamanan siber.
- Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan AICX 2026 di Bali Tech Week pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- Pengembangan ekosistem digital memerlukan investasi talenta, prinsip keamanan sejak awal, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Suara.com - Indonesia perlu memperkuat pengembangan talenta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan keamanan siber untuk membangun ekosistem digital yang tepercaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemanfaatan AI tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan adopsi teknologi.
Kesiapan sumber daya manusia serta kemampuan melindungi data juga menjadi faktor penting agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat secara luas.
“Keamanan siber merupakan investasi strategis untuk pertumbuhan dan inovasi,” ujar Edwin dalam pembukaan AI, Cybersecurity, and Innovation Exchange (AICX) 2026, bagian dari rangkaian Bali Tech Week 2026, Selasa (20/10/2026).
Menurut Edwin, pengembangan ekosistem digital perlu disertai investasi dalam mencetak insinyur AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, pembuat kebijakan, hingga tenaga pendidik.
Ketersediaan talenta tersebut dibutuhkan untuk mendukung inovasi sekaligus mengantisipasi risiko yang muncul seiring perkembangan teknologi.
Keamanan Siber Jadi Fondasi Pengembangan AI
Edwin menekankan pentingnya menerapkan prinsip safety by design, yakni memasukkan aspek keamanan sejak tahap awal pengembangan teknologi, bukan sekadar menambahkan perlindungan setelah sistem digunakan.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk melindungi pengguna dari ancaman serangan siber, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung pemanfaatan teknologi baru, termasuk AI dan komputasi kuantum.
Ia menjelaskan, keamanan siber tidak semestinya hanya dipandang sebagai sabuk pengaman yang berfungsi ketika terjadi insiden.
Lebih dari itu, keamanan siber berperan sebagai sistem pengendalian, peringatan, dan navigasi yang membantu organisasi mengelola aktivitas digital serta memastikan data dipindahkan dan digunakan secara aman.
Risiko kebocoran data juga menjadi perhatian dalam pengembangan AI. Tanpa pengelolaan data dan sistem keamanan yang memadai, pemanfaatan teknologi berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna maupun organisasi.
Karena itu, perusahaan dan institusi yang mengadopsi teknologi baru perlu membangun sistem keamanan secara menyeluruh.
Langkah tersebut mencakup upaya pencegahan, pengelolaan risiko, dan perlindungan data sejak proses pengembangan hingga penerapan teknologi.
Kebutuhan Talenta AI Kian Mendesak
Selain keamanan teknologi, kesiapan tenaga kerja menjadi tantangan dalam memaksimalkan peluang ekonomi digital.

Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mengembangkan, mengelola, dan mengamankannya.
Edwin mengatakan, investasi pengembangan talenta perlu mencakup berbagai bidang, mulai dari rekayasa AI dan ilmu data hingga keamanan siber serta pendidikan. Penguatan kapasitas juga harus menjangkau tenaga kerja yang sudah memasuki dunia profesional.
Program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) diperlukan agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
“Transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika masyarakat memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di dalamnya,” kata Edwin.
Pengembangan keterampilan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Dengan kemampuan yang relevan, tenaga kerja diharapkan dapat mengambil peran dalam pemanfaatan AI sekaligus menghadapi perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi.
Kolaborasi Pemerintah dan Industri Dibutuhkan
Edwin juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem digital yang tepercaya.
Pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan membangun kerangka aturan. Industri bertanggung jawab mengembangkan serta menerapkan solusi teknologi, sementara akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan pengetahuan.
Di sisi lain, masyarakat sipil berperan mendorong akuntabilitas sekaligus memastikan perspektif publik turut dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan agar inovasi digital tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kepercayaan, dan kepentingan masyarakat.
![Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah dalam pembukaan Bali Tech Week 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). [Suara.com/Dythia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/10/14/45072-direktur-jenderal-ekosistem-digital-komdigi-edwin-hidayat-abdullah.jpg)
“Indonesia merupakan pasar yang besar bagi teknologi digital. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai pencipta inovasi,” ujarnya.
Edwin menambahkan, peluang tersebut perlu ditopang investasi berkelanjutan dalam penguatan kapasitas nasional, disertai kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkolaborasi.