- Bareskrim Polri memblokir 322 rekening serta menyita aset senilai Rp28 miliar pada 16 November 2026.
- Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pemberantasan judi online memerlukan kerja sama erat antara Kemkomdigi dan Polri.
- Jaringan judi online memanfaatkan QRIS, rekening UMKM, serta infrastruktur teknologi yang tersebar di lintas negara.
Suara.com - Perputaran dana judi online di Indonesia mengalami penurunan sebesar 12,9 persen pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di tengah penurunan tersebut, pemerintah terus memperkuat pemberantasan kejahatan digital dengan memburu bandar, menelusuri aliran dana, hingga memutus jaringan transaksi perjudian daring.
Salah satu langkah penindakan dilakukan Bareskrim Polri melalui pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online pada 16 November 2026.
Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs.
Diperlukan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Polri untuk memastikan pencegahan di ruang digital berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
322 Rekening Diblokir, Aset Rp28 Miliar Disita
Pemblokiran ratusan rekening menjadi salah satu bagian penting dalam upaya membongkar jaringan judi online.
Pasalnya, aktivitas perjudian daring tidak hanya bergantung pada situs atau aplikasi, tetapi juga membutuhkan rekening dan berbagai saluran pembayaran untuk menerima serta memindahkan uang.
Melalui penelusuran transaksi keuangan, aparat dapat mengidentifikasi rekening penampung dan mengungkap pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas ilegal tersebut.
Meutya menjelaskan, pemutusan akses terhadap situs perjudian harus dibarengi tindakan terhadap bandar dan jaringan yang berada di belakangnya.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Karena itu, Kemkomdigi berfokus pada pencegahan dan pengawasan ruang digital, sedangkan Polri menjalankan kewenangan penegakan hukum terhadap para pelaku.
Judi Online Manfaatkan QRIS dan Rekening UMKM
Tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks karena pelaku memanfaatkan berbagai kanal pembayaran digital untuk menyamarkan transaksi.
![Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.. [Komdigi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/18/23156-menteri-komunikasi-dan-digital-menkomdigi-meutya-hafid.jpg)
Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, jaringan perjudian daring diketahui menggunakan QRIS hingga rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penggunaan rekening UMKM berpotensi merugikan pemilik usaha yang identitas atau rekeningnya disalahgunakan untuk menampung dana perjudian.
Meutya mengingatkan bahwa penindakan terhadap rekening yang terindikasi terlibat harus dilakukan secara cermat agar tidak berdampak pada masyarakat yang justru menjadi korban penyalahgunaan.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.
Kondisi ini membuat proses identifikasi rekening dan penelusuran transaksi menjadi sangat penting.
Penindakan harus mampu membedakan pihak yang benar-benar terlibat dalam jaringan perjudian dengan masyarakat yang rekeningnya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan mereka.
Jaringan Judi Online Beroperasi Lintas Negara
Selain memanfaatkan sistem pembayaran digital, jaringan judi online juga beroperasi dengan infrastruktur yang tersebar di berbagai negara.
Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang digunakan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Operasi lintas negara membuat penanganan kejahatan digital membutuhkan kemampuan investigasi yang lebih kuat.

Aparat harus menelusuri hubungan antara pelaku, infrastruktur teknologi, rekening penampung, hingga aliran dana yang digunakan untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut.
Meutya menilai sinergi Kemkomdigi dan Polri perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital dan mempercepat pertukaran informasi.
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital
Penurunan perputaran dana judi online sebesar 12,9 persen pada semester pertama 2026 menjadi salah satu perkembangan dalam upaya pemerintah menekan aktivitas perjudian daring.
Namun, masih adanya jaringan yang memanfaatkan infrastruktur lintas negara dan berbagai layanan pembayaran menunjukkan bahwa tantangannya belum selesai.
Pemerintah ingin memastikan pemberantasan tidak berhenti pada pemblokiran situs, tetapi juga menyasar bandar, jaringan operasional, serta aliran dana yang menopang aktivitas perjudian.