China Klaim Negara Paling Aman untuk Wanita, Media Barat Bongkar Fakta Mengerikan: Rekaman CCTV Tak Bisa Dibungkam

SuaraBandung.com - Belum lama ini China mengklaim bahwa negaranya paling aman untuk wanita. Mereka memamerkan sejumlah data untuk memperkuat klaimnya itu.

Bahkan China menyebut keamanan mereka lebih baik daripada Amerika Serikat dan Barat. Wanita China disebut aman dan bahagia tinggal di negaranya.

Namun sisi lain dari klaim tersebut, media Barat justru membongkar fakta sebaliknya. Mereka mengupas tayangan CCTV yang ada di beberapa wilayah di kota besar di China.

Dan benar saja, CCTV ini menjadi bukti jika apa yang diklaim pemerintah China justru sebaliknya.

Banyak aksi kekerasan pada wanita, yang justru tak sedikit berujung pada kematian korban. Lantas apakah China masih berani menyebut dini negara paling aman untuk wanita?

Dilaporkan suara.com sebelumnya, China menyatakan jika perempuan di negaranya lebih aman ketimbang di negara barat. Tapi sejumlah video malah mempertanyakan klaim ini.

Namun, sebuah video rekaman CCTV menunjukkan seorang pria menabrak pasangannya dengan mobilnya tanggal 2 Agustus lalu.

Di sana polisi yang menangani kasus tersebut hanya mengatakan sebagai "keributan" kecil antara pasangan.

Dikatakan keributan kecil, akan tetapi si wanita justru tewas sementara sang kekasih, melarikan diri.

Pada awalnya video tersebut viral namun kemudian terkubur dengan kemarahan warga China atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan.

Bagi Alice, video itu kembali mengingatkan pada kejadian serupa di kota yang sama dua bulan sebelumnya.

Seperti banyak perempuan lain di China, Alice semula percaya dengan pernyataan pejabat di Beijing yang mengatakan hidup di dalam negeri lebih aman dibandingkan di negara-negara Barat. 

"Jangan beranggapan bahwa Amerika aman seperti di China, di mana kita bisa keluar di malam hari mencari makanan tanpa khawatir dengan keselamatan," demikian tulis Liga Pemuda Partai Komunis China di Weibo di tahun 2017.

Bulan Juni lalu juga ada video viral yang merekam empat perempuan dikeroyok oleh sekelompok pria di sebuah restoran.

"Saya merasa sangat terkejut dan merasa tidak aman setelah melihat video tersebut," kata Alice 33 tahun yang tinggal di provinsi Anhui.

"Saya juga seorang perempuan dan kadang keluar rumah di malam hari. Saya tidak mengerti mengapa ada tindak kekerasan seperti itu bisa terjadi pada perempuan di jalanan," katanya.

Bagi Alice dan banyak perempuan China lainnya, reaksi dari pihak berwenang tidak memberikan bantuan atau dukungan, menandakan keselamatan mereka terancam baik, di rumah maupun di restoran.

Pernyataan yang berbeda-beda dari polisi menimbulkan dugaan bahwa kasus ini sengaja ditutup-tutupi.

Tanggal 12 Juni, dua hari setelah video tersebut ditonton lebih dari 68 juta kali di internet di China, polisi setempat mengatakan sembilan orang ditangkap terkait penyerangan tersebut.

Kantor polisi setempat, yang berjarak kurang dari dua kilometer dari restoran, mengatakan mereka tiba di tempat kejadian lima menit setelah mendapatkan laporan.

Namun dalam pernyataan kedua oleh pejabat lebih tinggi pada tanggal 21 Juni, mereka mengakui jika polisi tiba 28 menit setelah menerima laporan.

Saat polisi tiba para pelaku sudah melarikan diri dan ambulans datang untuk membawa para perempuan ke rumah sakit.

Pernyataan ini tidak menjelaskan mengapa keterangan polisi bisa berbeda-beda, tapi penyelidikan sedang dilakukan mengenai mengapa polisi lambat memberikan reaksi.

Seorang polisi senior juga telah dipecat

Harian milik pemerintah China,Global Times, saat itu melaporkan Kepolisian Tangshan memberikan penyelidikan menyeluruh mengenai apa yang sudah terjadi.

Altman Peng,Dosen Mengenai Komunisme dan Feminisme di University of Warwick mengatakan Pemerintah telah menekan agar media lokal tidak memberitakan hal tersebut.

"Media lokal tidak bisa memberitakan masalah ini karena mereka secara langsung dikuasai oleh pemerintah lokal," katanya. "Beginilah sistem kerja media di China."

Seorang wartawan yang berasal dari luar Tangshan berusaha memberitakan masalah ini, namun mengatakan dia mendapatkan perlakuan buruk dan sempat ditahan pemerintah setempat.

Netizens di China merasa frustasi dengan sikap tidak transparan dari polisi mengenai serangan Tangshan yang pertama, sebelum akhirnya muncul lagi video lain yang juga viral.

Polisi China tidak mengerti KDRT

Pada tanggal 11 Juli sebuah video yang mengejutkan juga menjadi viral.

Dari rekaman sebuah kamera CCTV di apartemen memperlihatkan seorang perempuan dan anak gadisnya ditarik paksa keluar dari rumah mereka oleh seorang pria.

Keesokan harinya polisi di kota Laiyang mengatakan video itu berhubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana seorang perempuan disiksa secara seksual oleh mantan suaminya.

Video ini kembali mengangkat masalah kekerasan yang dialami para perempuan China.

Bulan Juli, China mengumumkan eksekusi terhadap pria yang membakar mantan istrinya Lamu, seorang vlogger terkenal Tibet di tahun 2020.

Bulan Maret 2016, China  meloloskan aturan mengenai KDRT, dengan mengizinkan korban mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Namun dampak dari UU tersebut dipertanyakan oleh media pemerintah, yang biasanya jarang mengkritik kebijakan pemerintah.

Kantor berita Xinhua melaporkan setelah UU tersebut diterapkan, sedikitnya 920 perempuan tewas dalam insiden KDRT hanya dalam waktu kurang dari empat tahun.

Ini berarti tiga perempuan tewas dalam insiden KDRT setiap tiga hari sekali di China.

Professor Ivan Sun, pakar kriminologi dari University of Delaware di Amerika Serikat melakukan survei terhadap 934 polisi China yang memiliki pengalaman menangani KDRT di tahun 2019.

Penelitiannya menemukan polisi di China tidak saja memiliki pengetahuan minim mengenai UU KDRT namun juga cenderung menganggap biasa kekerasan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga, dan enggan mengejar pelakunya.

"Banyak polisi China mengatakan ini adalah masalah rumah tangga," kata Professor Sun.

Dia mengatakan kasus-kasus yang diberitakan memaksa polisi China melakukan respons lebih cepat karena mereka takut percakapan di media sosial akan merusak citra mereka.

Professor Sun mengatakan LSM juga menanggung beban untuk melindungi para korban KDRT dengan harus menyiapkan tempat penampungan.

Namun di tengah semua ini, Presiden Xi Jinping malah melakukan tekanan terhadap masyarakat China agar adanya masyarakat sosialis yang lebih tradisional.

Karena itu, menurut Professor Sharon Wesoky dari Allegheny College, banyak LSM yang ditutup padahal mereka didirikan untuk membantu dan memberikan layanan hukum bagi perempuan korban KDRT.

Dia mengatakan bahkan di saat-saat awal adanya layanan tersebut di tahun 2000-an, tidak banyak perubahan yang bisa dilakukan karena begitu banyaknya perempuan yang memerlukan pertolongan.

"Masalahnya begitu besar sehingga bantuan dari LSM tidaklah mencukupi untuk mengatasi masalah yang ada," kata Professor Wesoky.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News