SuaraBandung.id - Doni Salmanan akhirnya divonis 4 tahun hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung pada Kamis 15 Desember 2022.
Doni Salmanan yang merupakan terdakwa kasus investasi aplikasi Quotex, dinilai bersalah karena telah menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan kepada member Quotex sehingga menyebabkan kerugian mencapai Rp24 miliar.
"Menyatakan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian sebagaimana dakwaan kesatu pertama," ungkap Ketua majelis hakim Achmad Satibi saat membacakan amar putusan, Kamis 15 Desember 2022.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan enam bulan penjara," sambung Ketua majelis hakim.
Dalam sidang tersebut Ketua majelis hakim melanjutkan sebagian barang bukti dari nomor 1 sampai 131 dikembalikan kepada terdakwa dan nomor 132 sampai seterusnya sebagian lagi dirampas negara.
Disamping itu, diungkapkan masa penangkapan dan kurungan terdakwa dikurangi dari pidana yang ditetapkan.
sementara, dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa tentang pasal tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Terdakwa dibebaskan dalam dakwaan tersebut dan dakwaan restitusi tidak dapat dikabulkan.
"Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum, membebaskan dakwaan kedua," katanya.
Dalam penjelasannya, pasal TPPU tidak terbukti karena tidak terdapat peraturan yang menyatakan binary option masuk ke dalam kategori perjudian. Itu merupakan bisnis spekulasi dan saat ini masih terdapat orang yang bermain.
Baca Juga: Fakta Lain Kekalahan Maroko, Romain Saiss Pura-pura Sehat Demi Tampil
Seperti diketahui, vonis terhadap Doni Salmanan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 13 tahun kurungan penjara. Ia terbukti bersalah melanggar pasal pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
