SuaraBandung.id - Pengamat politik, Hendri Satrio. mengungkapkan kecurigaan tentang adanya upaya untuk mengalihkan isu yang lebih penting yakni Perppu Cipta Kerja.
Sebab akan banyak kemungkinan yang bisa terjadi, perpu cipta kerja bisa di terbitkan. Apabila masyarakat tidak bising dan publik tidak menyatakan protes terhadap kebijakan dari Presiden.
“Ini bisa jadi ada perppu-perppu lainnya dengan alasan sama. Ada Perang di Rusia dan Ukraina,” kata Hendri Satrio atau lebih dikenal dengan nama Hensat pada diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) pada (7/1/2023), dikutip pada Kamis (12/1/2023).
Adapun jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Itu merupakan hak istimewa untuk melakukan suatu hal tanpa perlu meminta persetujuan lembaga lain sebagai presiden.
Namun yang perlu digaris bawahi adalah perppu cipta kerja ini merupakan hal essensial dan penting daripada adanya wacana reshuffle ini.
Hensat secara terbuka menyatakan tidak mempermasalahkan Reshuffle mentri yang hendak dilakukan oleh Jokowi diakhir masa jabatannya.
“Kalau saya bilang mah terserah. Mau reshuffle boleh, enggak juga nggak apa-apa,” sambung Hensat.
Ia juga tidak akan mempermasalahkan alasan apa yang menjadi latar belakang, jika reshuffle terjadi.
Baik itu karena kinerja ataupun alasan baper. Sebab ini semua kembali lagi pada kepatuhan, kewarasan dan kewajaran dalam memerintah.
Kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat bagaimana kebijakan dari Presiden. Mulai dari kabar reshuffle hingga pada nasib akhir perppu cipta kerja. (*)
Sumber : YouTube Indonesia Lawyers Club
