SuaraBandungBarat.id - Kasus pembunuhan sang ajudan Brigadir Novryansah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang dilakukan oleh sang Mantan Jendral Ferdy Sambo menjadi efek yang benar-benar masih menjadi bahan perbincangan dari berbagai kalangan.
Efeknya pun sampai saat ini masih bisa dirasakan dan menjadi catatan suram bagi institusi Kepolisian, skenario pembunuhan yang sangat sadis dipenuhi drama sehingga membuat cerita yang panjang dan sulit untuk diungkap.
Cerita pembunuhan Ferdy Sambo pun ditanggapi oleh salah satu Tokoh Nasional Rizal Ramli sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam tanggapannya, Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan jika mencuatnya kasus Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir J adalah awal dari gerakan revolusi rakyat secara digital.
Dengan gerakan itu, memaksa siapapun untuk tidak bisa tidak mengabaikan kasus tersebut.
"Inilah sebetulnya awal dari people revolution secara digital. Revolusi rakyat, tapi pakai digital doang," katanya.
"Tapi impactnya dahsyat sekali karena memaksa siapapun untuk tidak bisa mengabaikan," kata Rizal dikutip dari ANTARA pada Sabtu (27/8/2022).
Ramli mengatakan, berita soal pembunuhan Brigadir J sangat menyita perhatian publik selama dua bulan terakhir ini.
"Kasus Ferdy Sambo ini mampu mengalahkan tayangan infotainment." kata Ramli
Karena kasus tersebut disebabkan dengan drama Ferdy Sambo yang mengandung unsur cerita yang lengkap. Mulai dari adanya skenario peristiwa pembunuhan, kemudian dugaan perselingkuhan, hingga dugaan geng mafia di tubuh Polri.
Baca Juga: Kejuaraan Dunia 2022: Kalahkan Fajri, The Daddies Melaju ke Babak Final
Rizal pun mengatakan, kasus ini adalah sebuah gejala "Samboisme", karena memiliki beberapa dimensi pembunuhan di dalamnya, sadis, biadad, tidak bermoral.
"Ini pembunuhan sadis, terencana, penghapusan barang-barang bukti secara sistematis," kata Rizal
Rizal Ramil juga mengatakan hal ini bisa memicu kinerja Polri dalam hal menumbangkan Sambo didalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pun berharap kasus ini harus dibongkar lebih dalam lagi terkait problematika Satuan Tugas Khusus (Satgassus) dalam Polri, termasuk aliran dana di dalamnya.
"Harus dibuka polanya, dipertanggungjawabkan karena kalau enggak betul-betul ini kegiatan mafia di dalam polisi," kata Rizal.
"Kita benahin demokrasi kita, kita bersihkan polisi, hapuskan multifungsi dari pada Polri," tutup Rizal
