Orang-orang Bertopeng Turun ke Jalan di Malam Hari Bentangkan Spanduk "Rezim Jokowi Bikin Rudet, Masyarakat Papuket"
SuaraBandungBarat.id - Kegelisahan mahasiswa Kota Bandung menyikapi kebijakan Pemerintahan Rezim Jokowi kini sudah mulai bermunculan. Terutama mengenai wacana kenaikan harga BBM.
Tegas para mahasiswa di Kota Bandung menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Dengan menggunakan topeng dan membawa sejumlah spanduk penolakan, mereka turun ke jalan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada rabu (31/8/2022) malam.
Para myang membentangkan poster dan bertopeng tersebut diketahui tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB).
Poster-poster yang beredar di antaranya bertuliskan "Hitungan Jam BBM Naik, Hitungan Jam Juga Rakyat Menjerit". Ada juga poster lain, "Rezim Jokowi Bikin Rudet, Masyarakat Papuket".
Sejumlah mahasiswa itu tampak menutup wajahnya dengan topeng serupa serial Money Heist.
Aksi mahsiswa bertopng berlangsung di Taman Cikapayang Dago, serta sempat membentangkan spanduk protes di tengah zebra cross atau garis penyebrangan jalan, memperlihatkannya kepada para pengendara.
"Turunkan harga bahan pokok dan BBM," sebagaimana disampaikan salah satu peserta aksi, Ilyasa Ali Husni.
Baca Juga: Ini Reaksi Haji Faisal Lihat Video Fuji dan Thariq Halilintar Sedang Dugem
Dalam pernyataannya, Ilyasa menegaskan, kemerdekaan yang dirayakan pada bulan Agustus ini tidak berarti bahwa masyarakat sudah terlepas dari berbagai persoalan termasuk masalah ekonomi.
Ketika BBM naik, maka beban masyarakat pun dianggap makin berat. Seperti terwakili dari nukilan salah satu spanduk protes mereka, "harga naik kita tercekik".
"Melihat kondisi dewasa ini bahwa kehidupan rakyat masih jauh dari cita-cita kemerdekaan, permasalahan yang berkubang dan tak kunjung reda seperti persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, demokrasi dan lainnya ini menunjukan adanya kemunduran," disampaikan Ilyasa.
Selain menolak BBM naik, aksi itu juga turut mengangkat isu lain. Di antaranya, mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali UU KPK, UU Minerba, Uu Ciptakerja, serta mengecam pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.
"Pengangguran dimana-mana dan harga-harga kebutuhan dapur serta BBM naik karena mengutamakan pasar global, ekonomi Indonesia belum berdaulat," tandasnya.
Kontributor : M Dikdik RA
Sumber : Suara.com
