Kapan Harga BBM Naik? Sttt... yang Pasti Bukan Pekan Ini

TANTRUM - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pasca keputusan menambah dana bansos sebagai bantalan sosial masih menjadi misteri. 

Namun, ada bocoran terbaru kapan kira-kira pemerintah akan mengeksekusi kebijakan tersebut.

Kenaikan harga bensin, terutama BBM subsidi memang sudah pasti dilakukan. Dicuplik dari seorang sumber rahasia CNBC Indonesia, Kamis, 1 September 2022,  yang mengetahui pembahasan kebijakan ini mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan BBM, setidaknya dalam waktu dekat.

"Kemungkinan tidak pekan ini," kata sumber rahasia tersebut.

Sumber tersebut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. 

Pemerintah, kata dia, baru akan mengeksekusi kenaikan harga BBM setelah sebagian dana bansos sudah tersalurkan.

"Presiden ingin BLT tersalurkan terlebih dahulu sebelum ada kenaikan harga BBM," kata sumber tersebut.

Sumber lainnya yang mengetahui pembahasan kenaikan harga BBM sebelumnya mengatakan pemerintah akan menaikkan harga BBM Pertalite di kisaran Rp 1.000 hingga Rp 2.500 per liter dari harga yang saat ini diberlakukan sebesar Rp 7.650 per liter.

Bukan hanya bensin Pertalite, harga bensin Pertamax juga dikabarkan akan mengalami kenaikan. 

Adapun saat ini bensin jenis RON 92 itu dipatok di harga Rp 12.500 per liter di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Indonesia.

Dalam rapat terbatas awal pekan ini, pemerintah sepakat menambah dana bansos sebesar Rp 24,17 triliun. 

Dalam keterangannya, pemerintah beralasan tambahan dana ini adalah tambalan bantalan sosial bagi masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga.

Dari angka tersebut, sebanyak Rp 12,4 triliun akan disalurkan pemerintah untuk bantuan langsung tunai (BLT), dan Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Rapat terbatas juga memutuskan agar kepala daerah menggunakan 2% dana transfer umum baik itu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek, nelayan, serta bansos tambahan.

Kemarin, Jokowi sendiri telah memulai penyaluran bansos yang disebut BLT BBM. Jokowi mengecek kantor PT Pos Indonesia (Persero) cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua untuk mengecek kesiapan penyaluran BLT BBM.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali, 300, 300. Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura," kata Jokowi.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengemukakan penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan dengan tiga cara. 

Pertama, mengambilnya di kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos.

Kedua, menyalurkan melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Ketiga, diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).

"Kami targetkan dalam dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya," katanya.