Heboh ! Beredar Isu Dua Jendral Terancam Dipecat Kapolri

SuaraBandungBarat.id - Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo mulai memanas, pasalnya belum lama ini beredar isu pencopotan dua jendral di tubuh Polri.

Dugaan isu pencopotan dua Jenderal tersebut, imbas dari kasus tewasnya Brigadir J, yang masih belum terkuak.

Diketahui, isu dua Jenderal Polisi itu yakni Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

Sebab, isu Kabareskrim Polri dan Dirtipidum Polri terancam dicopot menghebohkan warganet.

dikabarkan, isu dua Jenderal Polisi itu dicopot, setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disurati oleh sosok orang ini.

Ternyata, orang yang menyurati Kapolri ialah eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara.

Diduga penanganan kasus Brigadir J non prosedur atau ada pelanggaran prosedur.

Sebagaimana, desakan itu disampaikan eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara lewat surat kepada Kapolri.

Penasaran dengan isi surat dari Deolipa Yumara kepada Kapolri?.

Dikutip dari suara.com, berikut ini isi surat Deolipa Yumara kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Dengan hormat, bersama surat ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, sebagai pertimbangan dalam memimpin lembaga penegak hukum yang sangat dicintai seluruh rakyat Indonesia, terkhusus dalam penanganan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J" bunyi suratnya.

Hal-hal yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut:

Yang pertama, bahwa perkembangan penyidikan terhadap kasus meninggalnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J ajudan Ferdy Sambo, telah sampai oada penetapan tersangka.

Sangkaan pasal pidana yang dikenakan kepada para tersangka adalah pasal 338, pasal 340 Jo pasal 55 dan 56 KUHP pidana.

Yang kedua, bahwa sesuai hukum acara pidana penanganan, status tersangka terhadap tersangka yang dikenakan pasal-pasal 340 pasal 338 Jo pasal 55 dan 56 KUH Pidana, seharusnya diikuti dengan penahanan terhadap para tersangka atau fruit pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP.