PAN Bantah Budi Arie Soal Percepatan 2029: Indonesia Tak Sedang Menuju Situasi 98

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung soal insting politik mengenai kemungkinan adanya "percepatan" sebelum 2029.

Viva menekankan, bahwa dalam negara demokrasi, pengelolaan negara memiliki landasan hukum yang jauh lebih kuat daripada sekadar asumsi pribadi.

Ia menyatakan bahwa berpendapat merupakan hak setiap warga negara, namun ia mengingatkan bahwa kebijakan negara memiliki koridornya sendiri.

"Menurut PAN, tentang insting, asumsi, atau penilaian warga negara, termasuk Pak Budi Arie, dalam mencermati kondisi politik bangsa, adalah menjadi hak politik warga untuk bebas berbicara dan berpendapat di ruang demokrasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto," ujar Viva kepada Suara.com, Selasa (25/8/2026).

"Memprediksi kondisi berdasarkan insting politik tidaklah dilarang. Pak Budi Arie berusaha membangun opini publik juga boleh saja. Tetapi negara tidak dikelola berdasarkan insting. Negara dikelola berdasarkan konstitusi, hukum, mandat rakyat, dan beberapa indikator kinerja secara objektif dan transparan," sambungnya.

Lebih lanjut, Viva Yoga menyoroti perbedaan mendasar antara spekulasi dengan realitas politik yang ada di lapangan. Ia meminta agar dinamika sosial yang terjadi tidak ditafsirkan secara berlebihan.

"Insting politik berbeda dengan fakta konstitusi. Spekulasi politik berbeda dengan realitas politik. Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik harus dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan spekulasi politik," tegasnya

Ia secara khusus membantah kesimpulan yang membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan situasi krisis pada tahun 1998.

Menurutnya, latar belakang persoalan yang dihadapi bangsa pada masa itu jauh lebih kompleks dan berbeda dengan saat ini.

"Menurut PAN, tidaklah tepat berkesimpulan bahwa Indonesia sekarang sedang menuju situasi seperti 1998. Jika ada demonstrasi, keresahan ekonomi, atau ketidakpuasan publik, tidak otomatis berarti kita sedang berada di jalan menuju 1998," jelasnya.

Menurutnya, tahun 1998 pemerintahan mengalami penyakit komplikasi yang berat, di antaranya terjadi krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi yang sangat dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.

Terkait kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Viva Yoga meyakini bahwa pemerintah saat ini sangat terbuka terhadap masukan dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat daripada menghitung probabilitas politik kekuasaan.

"Tentu ada yang sedang menghitung tentang kemungkinan politik ke depan. Tetapi pemerintah sedang menghitung bagaimana harga pangan terjangkau, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, investasi bergerak, dan pembangunan berjalan," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di Indonesia sudah diatur melalui mekanisme yang sah secara demokratis.

"Dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan bukan ditentukan oleh insting siapa pun. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi. Energi politik bangsa sebaiknya digunakan untuk membantu pemerintah memperbaiki keadaan, bukan untuk mempercepat spekulasi tentang pergantian kekuasaan," pungkasnya.