SUARA BANDUNG BARAT - Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) APBN Tahun 2024 harus terus disampaikan ke pemerintah daerah.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPR-RI, Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (22/6/2023).
Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar KEM PPKF tahun 2024 tersebut tersampaikan agar simultan. Terlebih itu berkaitan dengan Prioritas Nasional (PN) pada APBN 2024 mendatang.
"Ada tujuh prioritas nasional harus tersampaikan mana yang dilaksanakan daerah jadi mana yang ditangani pusat dengan belanja kementerian atau lembaga (KL) mana yang melalui skema KD," katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Bandung Barat harus dapat menangkap peluang yang di pusat. Terlebih saat ini ada pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).
"Hadir di sini mensosialisasikan bagaimana hubungan keuangan pusat daerah ini harus bisa tersampaikan kepada semua OPD," katanya.
"Kita ukur bagaimana nanti percepatan pembangunan Bandung Barat ini. Sehingga kondisi fisikalnya bisa balance antara pemasukan dan pengeluaran serta potensi PAD," katanya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, dalam kesempatan tersebut pihaknya mengakui banyak pemahaman baru yang diperoleh.
"Bagi kami banyak manfaatnya terkait dana transfer serta bagaimana upaya-upaya meningkatkan PAD dan yang lainnya termasuk Dana Desa," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut, pihaknya menyampaikan terkait pembangunan insfratruktur yakni tidak hanya jalan seperti kesehatan dan lainnya yang sinkron dengan pemerintah pusat.
"Tadi kita mengusulkan beberapa program misalnya pembangunan sanitasi, penanganan stunting dan yang lainnya," katanya. (*)
