Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meluruskan pemberitaan bahwa keterangan pers yang disampaikannya terkait pengalihan kepemilikan saham pemerintah di Bank BTN karena pertemuannya dengan Ketua Serikat Pekerja Bank BTN, Satya Wijayantara.
“Itu tidak benar sama sekali. Saya menulis Surat Edaran kepada menteri-menteri, dan surat terkait pengalihan kepemilikan Bank BTN, yang dilanjutkan dengan konperensi pers itu pada Rabu (23 April) pukul 15.00 WIB, sementara pertemuan dengan Ketua Serikat Pekerja Bank BTN baru terjadi keesokan harinya, Kamis (24 April),” kata Dipo di Jakarta, Senin (28/4/2014), seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.
Jadi, sama sekali tidak benar pemberitaan yang menyebutkan, Seskab menyampaikan pernyataan kepada pers terkait rencana pengalihan kepemilikan saham pemerintah di Bank BTN setelah menerima Ketua Serikat Pekerja Bank BTN.
“Surat Edaran dan surat lain terkait rencana pengalihan kepemilikan saham pemerintah di Bank BTN itu terbit bukan karena desakan Serikat Pekerja Bank BTN,” jelas Dipo mengomentari pemberitaan Majalah Tempo, “Tarik Ulur Menjelang Akuisisi”, di halaman 136-137.
“Surat itu pada prinsipnya untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan, dimana Serikat Pekerja Bank BTN sudah melakukan demonstrasi-demonstrasi, sementara pemerintah belum punya pandangan yang utuh terhadap rencana pengalihan kepemilikan saham Bank BTN itu,” tegas Dipo.
Surat kepada sejumlah menteri dan direksi Bank Mandiri dan Bank BTN itu, lanjut Dipo Alam, bukan bermaksud mengintervensi rencana pengalihan kepemilikan saham pemerintah di Bank BTN. Tetapi karena Seskab melihat persoalan pengalihan kepemilikan saham pemerintah itu telah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Padalah, rencana pengalihan saham itu sendiri masih belum jelas dan bahkan belum mencapai kesepatan yang bulat di kalangan pemerintah.
