Suara.com - Pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuh Kalla (Jokowi-JK) menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar tujuh persen sejak 2014 hingga 2019.
"Untuk mencapai angka itu dibutuhkan investasi infrastruktur setidaknya sebesar Rp6.500 triliun," kata Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Kantor Transisi Jokowi-JK Akbar Faizal di Jakarta, Jumat, (22/8/2014).
Akbar mengatakan kebutuhan investasi infrastruktur itu dapat disediakan 25 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) atau sebesar Rp1.638 triliun.
Sedangkan 75 persen sisanya harus dibantu dari pembiayaan pihak lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta.
Akbar menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lima tahun terakhir mencapai lima persen dengan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur berkisar empat hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pertumbuhan investasi infrastruktur Indonesia masih rendah dibandingkan India yang telah mencapai tujuh persen dari PDB sejak 2009, sedangkan investasi di Tiongkok sudah sebesar 9-11 persen pada 2005.
Tambahan anggaran satu persen dari PDB hanya mendorong pertumbuhan nasional sebesar 0,17 persen, sedangkan India menembus angka 0,28 persen dan Tiongkok 0,33 persen.
Akbar mengungkapkan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang vital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara karena memiliki efek berantai terhadap dinamika kegiatan ekonomi.
Berkaitan itu, Jokowi-JK akan mengambil pendekatan model baru dalam mengelola infrastruktur nasional. Akbar menjelaskan pendekatan itu pertama meliputi pembangunan infrastruktur secara holistik dengan mengedepankan pemerataan lingkungan sosial yang berkelanjutan.
Keempat pembangunan infrastruktur memerlukan "big picture" dan kelima pengelolaan melibatkan potensi swasta. (Antara)
