Suara.com - Wakil Presiden Terpilih RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) menilai tidak terlalu sulit untuk mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk menghindari gejolak di masyarakat terhadap permasalahan tersebut, dirinya menyatakan perlu ada penjelasan yang menyeluruh kepada masyarakat.
Jusuf Kalla mengatakan, subsidi BBM saat ini salah sasaran karena sebagian besar dinikmati oleh pemilik kendaraan bermotor. Seharusnya, subsidi adalah untuk masyarakat miskin.
"Artinya yang pakai mobil dibayar pemerintah. Di lain pihak orang-orang kecil harus membayar sendiri biaya perjalannya. Itu harus kita luruskan," kata JK di acara bincang-bincang bersama pengembang Real Estat Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
JK mengungkapkan, perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengambil kebijakan itu. Terkait gejolak yang akan terjadi di lapangan, dirinya menilai hal itu bisa diatasi dengan cara yang sederhana.
"Selama dijelaskan dengan baik, tak ada keberatan dari masyarakat. Mudah sekali seperti itu, namun memang dibutuhkan ketegasan untuk itu. Insya Allah kita akan siap mengatasi masalah krusial seperti itu," ungkapnya.
JK enggan menyebut berapa besaran kenaikan yang pantas untuk BBM bersubsidi. Namun yang jelas, dia menyatakan bahwa seharusnya anggaran subsidi dialihkan ke pos yang lebih produktif seperti infrastruktur.
"Begitu banyak (subsidi BBM). Ratusan triliun itu kita pindahkan untuk infrastruktur," pungkasnya.
