Kebijakan Migas Jokowi Harus Transparan

Suara.com - Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rimawan Pradiptyo, mengatakan untuk mengatasi mafia minyak, presiden terpilih Joko Widodo perlu membuat kebijakan minyak dan gas (Migas) yang transparan.

"Ada baiknya Jokowi mengambil kebijakan agar semua proses bisnis terkait migas harus transparan, terutama terkait dengan BBM bersubsidi," kata Rimawan dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Menurut Rimawan, transparansi sektor migas bisa dilakukan misalnya dengan menginformasikannya dalam sebuah website, sehingga bisa diketahui berapa harga pokok penjualan (HPP) dan berapa keuntungan yang diraih.

"Semua akan bisa dipantau oleh pemerintah dan masyarakat," kata dia.

Rimawan mengatakan, transparansi proses BBM penting karena kalau ada mafia akan mudah dideteksi.

"Kalaupun sulit dibuktikan adanya mafia, paling tidak ruang gerak siapa yang diduga mafia minyak itu akan terbatas, karena toh semua terbuka, transparan," katanya.

Pada bagian lain Rimawan mengatakan, masalah subsidi BBM yang kini menjadi beban transisi pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden terpilih Jokowi mestinya bisa diterapkan "sharing the pain" antara pemerintahan SBY dan pemerintahan baru Jokowi-JK.

"Karena pengelolaan dan pengendalian BBM bersubsidi selama ini gagal dilakukan, sehingga kini konsumsi BBM subsidi sekitar 95 persen, dan hanya 5 persen konsumsi BBM nonsubsidi," katanya.

Dalam kondisi ini, kata Rimawan, kalaupun pemerintahan baru Jokowi-JK yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi BBM, maka realokasi anggaran dari pengurangan subsidi itu harus jelas dan transparan.

"Sehingga masyarakat bisa memahami bahwa pengurangan subsidi BBM dialihkan anggarannya kepada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak," tutup dia. (Antara)