Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU

Suara.com - Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Lasmono tengah menjadi sorotan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, serangkaian peristiwa yang melibatkan keluarga, orang-orang terdekat, hingga dinamika internal Kementerian PU memunculkan pertanyaan besar mengenai tata kelola kekuasaan di salah satu kementerian dengan anggaran terbesar di Indonesia.

Polemik bermula dari bocornya dokumen kunjungan kerja (kunker) Kementerian PU ke New York, Amerika Serikat, yang memuat nama istri dan putri Menteri Dody dalam daftar delegasi resmi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13–19 Juli 2026.

Namun, kontroversi itu ternyata hanya salah satu bagian dari rangkaian isu yang kini membentuk persepsi publik mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan di lingkungan Kementerian PU.

1. Polemik Kunker New York dan Pertanyaan Soal Fasilitas Negara

Dokumen yang beredar menunjukkan nama istri Menteri PU, Irma Hermawati, tercantum menggunakan paspor diplomatik, sementara putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama, masuk dalam daftar delegasi dengan paspor biasa.

Keberadaan anggota keluarga dalam rombongan resmi memicu tanda tanya publik, terlebih karena waktu perjalanan berdekatan dengan final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di kawasan New York-New Jersey.

Secara aturan, keikutsertaan pasangan menteri memang dimungkinkan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015 memperbolehkan biaya perjalanan dinas luar negeri bagi istri atau suami menteri dibebankan kepada negara apabila forum internasional mengharuskan atau memperkenankan pendampingan serta memperoleh persetujuan Presiden.

Namun aturan yang sama tidak mengatur fasilitas perjalanan dinas bagi anak pejabat negara.

Di sinilah pertanyaan publik muncul. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan administratif pencantuman putri Menteri PU dalam daftar delegasi maupun mekanisme pembiayaan perjalanan tersebut.

Secara hukum belum ada bukti penyalahgunaan anggaran negara. Namun dari perspektif tata kelola, minimnya transparansi telah membuka ruang spekulasi yang sulit dikendalikan.

2. Lingkaran Keluarga dan Tudingan Nepotisme

Sorotan terhadap keluarga Menteri Dody tidak berhenti pada polemik kunker.

Nama Aurellia kembali menjadi perhatian setelah profil LinkedIn yang sebelumnya menunjukkan posisinya sebagai Business Development Junior Analyst di PT Vale Indonesia Tbk mendadak tidak dapat diakses ketika isu kunker sedang ramai diperbincangkan.

Meski tidak ada pelanggaran yang dapat disimpulkan dari fakta tersebut, hilangnya profil profesional di tengah sorotan publik justru memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Pada saat yang sama, publik juga menyoroti pengangkatan Aisyah Zakkiyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Aisyah sebelumnya dikenal sebagai Juru Bicara Kementerian PU sekaligus Tenaga Ahli Menteri. Di media sosial beredar tudingan bahwa Aisyah memiliki hubungan kekerabatan dengan Dody Hanggodo.

Belum ada bukti maupun konfirmasi resmi yang membenarkan tudingan tersebut. Namun isu ini berkembang karena perjalanan karier Aisyah dinilai berlangsung sangat cepat, dari sektor swasta menuju lingkaran kementerian hingga akhirnya masuk ke kursi komisaris BUMN konstruksi.

Bagi publik, persoalannya bukan semata soal legalitas. Yang dipertanyakan adalah apakah proses pengisian jabatan strategis dilakukan berdasarkan kompetensi atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

3. PTPP dan Konflik Persepsi

Menariknya, nama PT Pembangunan Perumahan (PTPP) kembali muncul dalam isu lain.

Saat Jembatan Enang-Enang di Aceh mengalami masalah pondasi akibat gerusan sungai, Menteri Dody secara langsung menyebut PTPP sebagai pihak yang akan melakukan penguatan struktur permanen.

Penunjukan tersebut memang masih berada dalam konteks teknis dan belum ada indikasi pelanggaran prosedur.

Namun bagi sebagian kalangan, kemunculan nama PTPP dalam proyek strategis kementerian menjadi sensitif karena perusahaan tersebut baru saja mengangkat Aisyah Zakkiyah sebagai komisaris.

Kondisi ini memperkuat persepsi adanya kedekatan antara lingkaran kekuasaan Kementerian PU dengan sejumlah posisi strategis di BUMN sektor konstruksi.

4. Dugaan Mutasi dan Kultur Ketakutan di Internal Kementerian

Gelombang kontroversi semakin membesar setelah muncul kabar mengenai mutasi Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto.

Di media sosial beredar informasi bahwa Apri akan dipindahkan ke Papua dan diturunkan jabatannya menjadi staf.

Belum ada keputusan resmi pemerintah yang mengonfirmasi kabar tersebut.

Namun isu ini menjadi sensitif karena muncul bersamaan dengan bocornya surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat.

Sejumlah akun media sosial menuding Apri dijadikan "tameng" atas tersebarnya dokumen tersebut.

Bahkan beredar pula nama sejumlah pejabat humas dan kerja sama internasional yang disebut-sebut akan mengalami mutasi sebagai dampak kasus viral tersebut.

Jika benar terjadi, maka yang dipertanyakan bukan sekadar mutasi jabatan, melainkan apakah terdapat upaya mencari kambing hitam atas kebocoran dokumen yang seharusnya menjadi bahan evaluasi sistem keamanan administrasi kementerian.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang menunjukkan Menteri PU Dody Hanggodo melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran negara.

Namun akumulasi berbagai peristiwa mulai dari masuknya anggota keluarga dalam delegasi resmi, dugaan kedekatan dengan pejabat yang mendapat posisi strategis di BUMN, hingga isu mutasi pejabat internal telah menciptakan krisis persepsi publik.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas di Kementerian PU. Sebab dalam pengelolaan kekuasaan publik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan fakta hukum itu sendiri.