Suara.com - Pemberantasan mafia migas yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan triliun per tahun terus menjadi bahan perbincangan, bahkan sejak masa kampanye Pilpres lalu. Masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintahan terpilih benar-benar mampu memberantas praktik mafia migas yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Karena itu upaya Presiden Jokowi untuk memberantas mafia migas mendapat dukungan dari berbagai pihak. Walau diakui ini bukan hal mudah karena praktik mafia migas sudah mengakar.
"Bicara mafia migas ini layaknya praktek bisnis narkoba saja," ujar Ketua Alumni Akademisi Migas Ibrahim Hasyim yang juga merupakan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam diskusi bertajuk 'Polemik Reformasi Migas' (Bukan Basa Basi) di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).
Menurutnya, praktik mafia migas selama ini berlangsung secara sistematis. Bisnis migas, lanjut dia, adalah bisnis yang menyangkut uang dengan jumlah sangat besar sehingga menjadi rebutan.
"Setiap bisnis besar ada yang disebut praktik mafia seperti ini, dan mereka bekerja dengan sangat rapi," tambahnya.
Sementara anggota Tim Tata Kelola Migas Fahmi Radi, berpendapat mafia migas muncul karena kebutuhan migas yang sangat besar tidak dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Ia mencontohkan kilang minyak di Indonesia yang mayoritas sudah berusia tua.
Keterbatasan kilang minyak ini menghambat pengolahan minyak mentah, sehingga Indonesia sangat tergantung pada impor migas. Ini yang membuka peluang maraknya mafia migas untuk bergerak. Karena itu, dia mendesak untuk memutus rantai mafia migas ini, salah satu jalan keluarnya adalah membangun kilang minyak baru.
"Kilang minyak kita sudah tua semua, selama 10 tahun terakhir kenapa kilang minyak tidak segera diperbaiki, kalau begitu jadinya kita banyak impor," tutupnya.
TERPOPULER
