Rencana Pemerintah Hapus Raskin Menuai Protes

Suara.com - Penghapusan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang direncanakan pemerintah menuai protes. Penghapusan raskin dikhawatirkan berimbas pada kelangkaan beras di pasar dan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, jika raskin hilang, bisa diperkirakan penyediaan beras di masyarakat berkurang sepuluh persen.

"Karena beras termasuk komoditas yang mendekati in-elastis, maka hilangnya raskin sangat berpengaruh pada harga beras umum," ujarnya.

Sasmito mengungkapkan, konsumsi raskin sejak tahun 2003 lalu mencapai sepuluh persen dari total konsumsi beras nasional.

Dengan komposisi tersebut, tambahnya, maka bisa dipastikan penghapusan raskin akan mendongkrak inflasi, sehingga menyebabkan kejutan bagi perekonomian masyarakat.

Sementara itu, pakar Ekonomi UI, Prof. Sulastri Surono menilai, rencana penghapusan raskin hanya akan menguntungkan kalangan perbankan dan belum tentu bisa mengentaskan sekitar 90 juta jiwa penduduk miskin yang selama ini terbantu kebutuhan pangannya oleh raskin.

Anggaran subsidi pangan sebesar Rp20 triliun, tambahnya, bisa dikelola perbankan, ada perputaran uang di sana, dan jelas perbankan sangat diuntungkan.

"Tapi bisa gak e-money ini mengentaskan rakyat miskin? Saya ragu. Tetapi dengan program Raskin selama ini, sudah jelas bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat terjamin," katanya.

Ia juga mengungkapkan berbagai kendala penerapan e-money yang tidak hanya merepotkan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga bisa meresahkan masyarakat.

"Kalau pun e-money ini hanya dikhususkan untuk membeli beras, tempat membelinya di mana? Apa di desa-desa terpencil bisa nyampe? Di India toko pemerintah sampai ke desa pelosok juga ada. Di Indonesia, dengan daerah kepulauan bakal banyak kendala," katanya. (Antara)