Presiden: Pembangunan Infrastruktur Disiapkan untuk 100 Tahun

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah tentang pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan. Sebagi contohnya, kata Jokowi, di negara-negara yang ekonominya maju seperti Cina, pembangunan infrastruktur disiapkan untuk 100 tahun ke depan.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan, terkait rencana program pemerintahannya yang akan membangun sistem logistik terintegrasi berbasis laut atau yang biasa disebut tol laut, yang mencangkup sistem jaringan kapal hingga pelabuhan-pelabuhan besar dengan kedalaman laut yang tinggi agar bisa disandari kapal-kapal besar.

Jokowi mengungkapkan, pelabuhan-pelabuhan yang dibangun juga harus memiliki keluasan yang cukup. Pelabuhan tak boleh dibangun hanya dengan luas 15-20 hektar, tapi harus lebih luas untuk jangka panjang.

"Harus berpikiran besar. Kalau ada pelabuhan, ada sea port, industri, pembangkit listrik. Luasnya paling tidak minimal 500 hektar. Itu jangkauan 50 tahun. Kalau 1.000 hektar itu jangkauan 100 tahun," kata Jokowi saat pidato di depan para pejabat daerah di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Jokowi mengatakan, masalah perencanaan pembangunan pelabuhan yang tak memikirkan jangka panjang terjadi pada pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia, yang saat ini sulit untuk memperluas area, karena disekitarnya sudah banyak pemukiman warga.

Bahkan, menurut Jokowi, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara harus diperluas hingga ke tengah laut.

"Lihat Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Priok, itu sudah sulit untuk dikembangkan. Paling baik adalah siapkan lahan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyediakan lahan pembangunan pelabuhan di Cilacap, Jawa Tengah. Pemerintah daerah di sana menyiapkan 32.000 hektar untuk menampung industri yang berdekatan dengan pelabuhan Cilacap. Hingga saat ini, banyak investor yang mau memindahkan pabriknya ke Indonesia, dengan rata-rata permintaan lahan 500 hektar per perusahaan.

"Jadi persiapan harus dilakukan. Mumpung baru disorot. Indonesia dilihat sebagai negara yang sangat menguntungkan untuk investasi," pungkasnya.