Suara.com - Persoalan tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia, menjadi salah satu permasalahan yang ingin fokus dibenahi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain masalah sistem, antara lain tidak adanya koordinasi antar-departemen, politisi juga dinilai sebagai salah satu penyebab berlarutnya masalah ini.
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari, permasalahan pencapaian pajak memang salah satunya dikarenakan tidak adanya koordinasi antara departemen yang mengurus perizinan usaha dengan Ditjen Pajak.
"Persoalan ini berpeluang terjadinya manipulasi pajak. Ada problem struktural, khususnya koordinasi, sehingga pendapatan negara tidak sesuai," papar Eva, dalam diskusi Front Page bertema "Jokowi vs Mafia Pajak", di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).
Namun lebih jauh, Eva juga menilai bahwa salah satu penyebab lain tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah berkaitan dengan dunia politik. Tepatnya menurutnya, politisi kerap menjadi bagian dari persoalan itu.
Eva menurutkan, ada banyak kasus di mana petugas pajak coba mendatangi wajib pajak (WP) dari badan usaha harus gagal. Masalahnya, mereka bukannya berurusan dengan pihak perusahaan yang dituju, tetapi malah berhadapan dengan politisi.
"Mereka (politisi) menjadi backing pihak perusahaan untuk menghadapi petugas pajak," ungkapnya.
Selain itu, Eva menambahkan, diketahui banyak juga politisi yang memiliki perusahaan, tetapi tidak melaporkan atau tidak membayar pajaknya kepada negara.
TERPOPULER
