Negara Tak Boleh Kalah Melawan Pengemplang Pajak

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan, APBN Perubahan 2015 yang saat ini dipersiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, kata dia, sudah saatnya pemerintah memerangi mafia pajak.

"Langkah yang signifikan untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak," kata Hasto, di Jakarta, Jumat, (26/12/2014).

Berbagai langkah bisa dilakukan, menurut Hasto antara lain membuat sistem perpajakan daring, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak, dan mengukur kinerjanya secara objektif, meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah sekitar 52,8 persen.

Selain itu, memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan. Oleh karena itu, DPP PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap berbagai upaya memerangi mafia pajak tersebut.

"Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan reformasi perpajakan secara total dan menyeluruh," ujarnya.

Pemerintah juga disarankan untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan alat negara seperti kejaksaan, dirjen pajak, BPKP, intelijen pajak, KPK, dan penegak hukum lainnya. Dengan demikian negara tidak boleh kalah terhadap para pengemplang pajak.

PDI Perjuangan meyakini jika sektor perpajakan ini dapat dibereskan, maka negara tidak perlu mengemis untuk mendapatkan utang luar negeri.

"Saatnya Indonesia bangkit dengan kekuatan sendiri," ujar Hasto.

Selain mengemban misi untuk menjadikan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, maka dalam perspektif kedaulatan keuangan negara, pemerintah Jokowi harus memaksimumkan sumber penerimaan negara.

Disisi lain, tambah dia, merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran. (Antara)