Anggota DPR: Freeport Harus Tetap Ada di Indonesia

Suara.com - Komisi VII DPR RI menilai pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua merupakan sebuah proyek yang membanggakan dan perlu didukung terus keberlanjutan operasinya.

"Kita membutuhkan Freeport. Freeport harus tetap ada. Kami dari Komisi VII akan memberikan dukungan untuk itu," kata Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung.

Tamsil mengatakan, dalam kunjungan kerja selama tiga hari di Timika memanfaatkan masa reses DPR, sebanyak 16 orang wakil rakyat di Senayan menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi tambang terbuka (open pit) Grasberg, lokasi tambang bawah tanah (under ground) PT Freeport di Tembagapura.

Komisi VII DPR juga sempat meninjau kawasan Pelabuhan Paumako yang akan dijadikan lokasi pembangunan pabrik smelter dan industri-industri lainnya oleh Pemprov Papua.

Dari hasil kunjungan itu, Komisi VII berkesimpulan bahwa Freeport sungguh-sungguh menjalankan enam isu strategis yang disepakati dengan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Kita patut berbangga bahwa usaha tambang ini telah dioperasikan oleh anak-anak bangsa. Malahan saya bertemu langsung dengan putra-putri kita dari Papua yang menjadi Vaice President Freeport di bagian underground. Saya kira ini sangat layak menjadi sebuah proyek yang membanggakan bagi bangsa ini dan tentu seterusnya kita mendukung hal itu," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera.

Tamsil menegaskan bahwa keberlangsungan operasi PT Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua sangat diperlukan.

Dari fakta di lapangan yang ditemui Komisi VII DPR, katanya, kontribusi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu untuk negara dan khusus untuk pemerintah serta masyarakat Papua cukup besar.

"Kontribusi Freeport untuk negara ini cukup besar, tidak seperti yang diberitakan selama ini. Kontribusi Freeport untuk Papua juga cukup besar. Tidak seperti yang kita dengar selama ini bahwa Freeport kurang peduli. Fakta yang kita lihat, Freeport sangat peduli dengan pembangunan-pembangunan di daerah ini," ujarnya.

Khusus terkait dengan pembangunan pabrik smelter, Komisi VII DPR menyatakan mendukung sepenuhnya kesepakatan yang telah dicapai antara Freeport, Pemrov Papua dan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu. (Antara)