Menkeu: Bank Infrastruktur Bisa Beri Pinjaman ke Pemda

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Bank Infrastruktur akan memiliki fungsi untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam pengadaan sarana infrastruktur dengan pemberian pinjaman.

"Pemda juga membutuhkan pinjaman untuk mempercepat pembiayaan infrastruktur. Karena itu, kita akan buat dana khusus atau fully fund khusus untuk pemda," katanya di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Bambang mengatakan, pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan khusus, karena biasanya daerah kabupaten/kota membangun sarana infrastruktur yang bersifat sosial, bukan untuk mendapatkan imbal balik keuntungan. Namun, dia memastikan pemerintah daerah yang mendapatkan pinjaman dari Bank Infrastruktur wajib memiliki laporan keuangan dan praktik pengelolaan yang baik, sehingga tidak berpotensi gagal bayar dan tujuan pembiayaan tidak tercapai.

"Kita harus menyeimbangkan antara misi pengembangan dan sosial. Tapi jangan sampai bank gagal karena ada NPL (non performing loan). Kita juga meminta OJK melakukan supervisi dan promosi, agar Bank Infrastruktur bisa menjadi katalis penting," ujarnya.

Selain itu, Bambang mengatakan bahwa Bank Infrastruktur bisa mendukung pembiayaan untuk proyek diversifikasi energi seperti geothermal, atau pembangkit listrik dalam skala yang lebih kecil dan lebih dimungkinkan percepatan pembangunannya.

"Kita ingin pengadaan listrik 35.000 MW, tapi tidak semuanya harus dibangun pembangkit 2x1000 MW. Solusinya bisa 2x5 MW atau 2x1 MW, atau yang lebih mikro dan terjangkau. Kami punya harapan Bank Infrastruktur bisa menggerakkan ekonomi seperti ini," jelasnya.

Secara keseluruhan, Bank Infrastruktur yang terbentuk dari penyatuan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Pusat Investasi Pemerintah, diharapkan mampu menjadi penyedia dana jangka panjang bagi pembiayaan infrastruktur. Selain itu, Bank Infrastruktur diharapkan bisa menciptakan sinergi dengan investor swasta, private equity dan sektor perbankan, untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendanaan proyek infrastruktur yang membutuhkan sumber pembiayaan besar. [Antara]