Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana mengubah pola pemberian subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said pola subsidi listrik saat ini yang langsung diberikan kepada perusahaan sangat rawan diselewengkan.
"Subsidi yang melalui perusahaan itu rawan penyimpangan. Subsidi itu kan untuk rakyat kelas bawah, nah apakah subsidi itu sampai ke sasaran yang benar atau tidak itu makanya saya bilang rawan diselewengkan," tuturnya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Sudirman menjelaskan, saat ini terdapat 44 juta orang yang menerima subsidi listrik. Padahal, berdasarkan data Kementerian Sosial jumlah keluarga miskin dan mendekati miskin sebanyak 15 juta rumah tangga.
“Nah itu bagaimana bisa 44 juta konsumen mendapatkan subsidi padahal yang berhak itu 15 juta. Temen-temen PLN menemukan data di lapangan, listrik 900 VA, tapi di rumah ada mobil dua parkir, begitu. Hal gini yang harus di clear up. Dengan memperhatikan masyarakat paling bawah tidak fair kalau keluarga lebih mampu memperoleh subsidi yang bukan hak nya,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Sudirman, kementerian berencana mengubah pola subsidi listrik ini agar tepat sasaran, salah satunya dengan menggunakan kartu subsidi langsung ke masyarakat.
“Jadi kalau pakai kartu jadi jelas, siapa yang berhak menerima subsidi tersebut. Karena itu kami mendorong langsung ke pengguna. Pemerintah akan menyalurkan dana subsidi melalui kartu. Ini kita tidak menghilangkan subsidi. Tapi ke depan sedang dicari pola penyaluran subsidi yang lebih tepat," katanya.
