Suara.com - Hampir semua fraksi dalam rapat paripurna di DPR, Rabu (1/7/2015), setuju untuk membahas lebih lanjut RUU tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2014.
Fraksi Golkar setuju, tapi dengan catatan pemerintah dan Bank Indonesia menekan inflasi.
"Pemerintah dan BI harus menekan inflasi. Inflasi bukan sekedar angka, tapi refleksi kesejahteraan masyarakat," ujar anggota Golkar Zulfadhli.
Ia juga meminta pemerintah memaksimalkan pembangunan daerah melalui transfer daerah.
"Transfer ke daerah penting, agar ketimpangan regional dapat diatasi. Agar dapat memaksimalkan pembangunan daerah setelah 15 tahun otonomi daerah saya rasa pembangunan daerah belum maksimal," ujarnya.
Perwakilan dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Sukartono menyatakan Gerindra setuju, tapi dengan catatan pemerintah harus dapat mencapai target perpajakan.
"Saya meminta pemerintah untuk mencapai target perpajakan tahun depan, karena pada laporan APBN 2014 sektor pajak masih jauh panggang dari api," katanya.
Fraksi PKB yang diwakili Cucu Ahmad Syamsurijal juga menyatakan setuju dengan laporan pemerintah. PKB mengapresiasi transparansi pemerintah.
"Saya mengapresiasi laporan tersebut dalam bidang transparansi dibanding APBN sebelumnya," katanya
Sementara perwakilan dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari mengatakan belum bisa mengambil sikap dari laporan pemerintah mengenai realisasi APBN 2014.
