Suara.com - Pemerintahan baru hasil pemilu presiden 2014 diminta untuk tidak menunda-nunda kenaikan harga bahan bakar minyak. Ekonomi dari Citibank Helmi Arman mengatakan, beban yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sudah terlalu besar yaitu 245 triliun.
Kata dia, seharusnya kenaikan harga BBM dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Namun, dia memperkirakan pemerintahan saat ini tidak akan mengambil kebijakan tersebut dan akan menyerahkan kepada pemerintahan hasil pemilu presiden 2014.
“Prioritas utama dari pemerintahan baru nanti adalah bagaimana mengurangi dana subsidi BBM yang sudah begitu besar di APBN. Masalah subsidi BBM ini juga menjadi perhatian dunia internasional. Karena itu, saya selalu punya pendapat, lebih cepat lebih baik untuk menaikkan BBM lebih baik, tidak perlu ditunda-tunda lagi,” kata Helmi dalam acara diskusi yang digelar oleh Citigold dan BNP Paribas di Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Helmi menambahkan, kenaikan harga BBM akan mengurangi alokasi dana untuk subsidi energi di APBN. Dengan demikian, dana tersebut bisa dialihkan untuk program lain yang bisa menggerakkan perekonomian seperti infrastruktur.
Dia mengatakan, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM maka akan bisa mempengaruhi defisit neraca perdagangan karena bahan baku untuk BBM masih diimpor.
“Semakin tinggi impor untuk BBM maka akan membuat defisit transaki perdagangan akan semakin besar. Ini akan memberikan dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah yang bisa semakin tertekan,” jelasnya.
Kata Helmi, pengurangan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga akan membuat Bank Indonesia mempertahankan kebijakan uang ketat di sektor moneter. Apabila itu terjadi, tambahnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa semakin melemah.
TERPOPULER
