Suara.com - Saat datang ke Indonesia dan menemui Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Inggris David Cameron ternyata menawarkan pinjaman dana segar sebesar 1 miliar poundsterling. Itu setara dengan Rp21 triliun
Pinjaman itu untuk pembangunan proyek infastruktur. Pinjaman luar negeri ini nantinya akan masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri atau Blue Book Kementerian PPN/Bappenas.
Meski demikian, Bappenas/ Kementerian PPN masih mempelajari tawaran utang itu. Pasalnya, hingga kini Bappenas masih mempelajari detil pinjaman Inggris dengan skema kredit ekspor tersebut. Pemerintah pun belum memutuskan pada sektor apa pinjaman tersebut akan digunakan.
"Belum, belum ada keputusan apa-apa. Masih saya pelajari dulu, termasuk skema ekspor kredit seperti apa. Keputusannya diambil sesuai kesiapan, secepatnya," kata Deputi bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata saat ditemui di kantornya, Rabu (29/7/2015).
Dalam daftar rencana pinjaman atau hibah luar negeri tersebut, pemerintah membatasi penyerapan utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nilainya 39 miliar dolar AS selama lima tahun.
"Intinya kalau Blue Book 39 miliar dolar AS. Dan bisa saja pinjaman Inggris itu masuk Blue Book, karena sudah ada penawaran dari lain, seperti World Bank, IDB. Nanti dikaji yang pas sektor mana," kata dia.
Namun ketika ditanya lebih lanjut siapa saja negara yang masuk dalam Blue Book yang siap membiayai proyek infrastruktur dari pinjaman luar negeri, pihaknya masih enggan membeberkannya.
"Sebagian proyek yang masuk RPJMN sudah (Blue Book). Sebagian lagi perlu studi kelayakan lebih lanjut," ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pihak Bappenas masih perlu melakukan kajian secara detail terkait pembiayaan proyek infrastruktur agar tepat sasaran.
"Nanti dilihat, penawaran itu detailnya seperti apa. Secara general kita mesti kaji dalam detailnya," katanya.
